Bangkok (SIB)- Petani Thailand menggelar unjuk rasa Kamis (6/2/2014), dalam aksi kemarahan publik terbaru menentang pemerintahan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra.Skema kontroversial untuk menjamin petani menikmati harga beras di atas harga pasar menjadi akar kemarahan para pengkritik Yingluck, yang mengatakan skema tersebut mendorong tindakan korupsi, menghabiskan simpanan rakyat dan menyebabkan stok beras menggunung tak terjual.Sekitar 200 petani, bersama barisan truk dan mesin penuai, berkumpul di luar Kementerian Perdagangan untuk memprotes tidak adanya pembayaran untuk petani dalam skema yang telah menyebabkan negara kerajaan tersebut tergeser dari posisinya sebagai eksportir beras terbesar dunia pada 2012."Saya ingin pemerintah membantu karena saya tidak punya uang sekarang. Kami sudah banyak menderita, makanya kami datang ke sini," kata seorang petani Sunan Poompuang."Jika mereka tidak dapat memecahkan masalah ini, biarkan orang lain yang menanganinya."Para petani juga memblokir dua jalan raya menuju Bangkok, kata polisi.Pemerintah menuding aksi jalanan di Bangkok selama tiga bulan yang telah menyebabkan gagalnya skema itu. Sementara Yingluck mengatakan kekuasaan pemerintahannya dibatasi setelah pembubaran parlemen pada Desember.Para penentangnya -- yang mengepung sejumlah gedung pemerintah untuk mencegah pegawai negeri sipil bekerja -- bersikeras, masalah tersebut timbul sebelum pemerintah menjadi pemerintahan sementara.Pemilihan umum kontroversial yang digelar Minggu, gagal memecahkan krisis, dengan pengunjuk rasa oposisi mengganggu jalannya pemungutan suara di beberapa bagian negara itu untuk mencegah Partai Puea Thai yang dipimpin Yingluck kembali berkuasa.Para pengkritik pemerintah mengatakan subsidi beras hanya membuang-buang uang pembayar pajak untuk membeli suara di kantong-kantong Puea Thai di wilayah utara dan timurlaut negara tersebut.Keprihatinan terkait skema beras tersebut mulai muncul pekan ini setelah kementerian perdagangan mengumumkan bahwa sebuah perusahaan China telah membatalkan pemesanan satu juta ton beras.Kesepakatan tersebut batal setelah panel anti-korupsi Thailand mengumumkan tuduhan korupsi terhadap beberapa pejabat terkait program jaminan harga itu.Komisi Anti-Korupsi Nasional bulan lalu juga memulai penyelidikan atas kemungkinan terjadinya pengabaian tugas oleh Yingluck terkait skema tersebut.Pemerintah tidak bersedia mengungkapkan biaya yang dikeluarkan untuk skema itu ataupun volume pasti cadangan beras yang ada.Pemerintah Desak Pemimpin Demo untuk MenyerahPemerintah Thailand mendesak pemimpin demo anti-pemerintah Suthep Thaugsuban untuk segera menyerahkan diri. Hal ini dikarenakan pengadilan Thailand segera mengeluarkan surat penangkapan atas Suthep. Selain Suthep, perintah penangkapan dilakukan terhadap 18 anggota demonstran anti-pemerintah. Pernyataan ini disampaikan oleh pejabat Menteri Tenaga Kerja dan Kepala Pusat Pemeliharaan Keamanan Thailand Chalerm Yubamrung. Charlem menegaskan sebaiknya Suthep menyerahkan diri dibanding harus ditangkap."Suthep disarankan untuk menyerah kepada pemerintah yang tidak akan menggunakan kekerasan. Dia mempunyai 50 pria bersenjata yang siap melindungi dirinya namun kami benci menggunakan kekerasan," ujar Charlem, seperti dikutip Shanghai Daily, Rabu (5/2). Charlem mengatakan, surat penangkapan dikeluarkan karena sejumlah orang telah menggerakan demo anti pemerintah. Sehingga menyebabkan Pemerintah Thailand harus menerapkan status darurat. Seperti diketahui kelompok anti-pemerintah yang awalnya bertujuan untuk menolak pemilu telah gagal memperjuangkan tuntutan mereka. Walau sempat direncanakan ditunda namun, Pemerintah Thailand akhirnya berhasil menggelar pemilu sesuai yang direncanakan pada 2 Februari 2014. Keseluruhan pemilu pun berlangsung dengan aman. Tetapi kelompok pendukung oposisi masih terus melakukan protes di jalan. Meski tidak membuat keributan besar saat pemilu, massa anti-pemerintah bersikeras untuk tetap menurunkan Perdana Menteri (PM) Yingluck Shinawatra turun dari jabatannya. (ShanghaiDaily/okz/AFP/Ant/x)