New York (SIB)- Sekjen PBB Ban Ki-moon telah memastikan Palestina akan secara resmi menjadi anggota Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Terhitung mulai 1 April mendatang, Palestina bergabung dengan negara-negara anggota ICC lainnya. Dengan hal ini, berarti jaksa ICC akan bisa mengadili konflik 50 hari antara Israel dengan Hamas di Jalur Gaza pada Juli-Agustus 2014 lalu. Demikian seperti dilansir Reuters, Kamis (8/1).ICC yang berbasis di Den Haag, Belanda ini mengadili kejahatan perang, kejahatan kemanusiaan dan genosida. Nantinya, ICC memiliki yurisdiksi untuk mengadili kejahatan yang dilakukan siapapun di wilayah Palestina. Israel, sama seperti Amerika Serikat, bukanlah anggota ICC. Kendati demikian, warga negaranya bisa diadili atas setiap dakwaan pidana yang terjadi di wilayah Palestina.Pada Jumat (2/1) lalu, Palestina mengajukan dokumen untuk bergabung dengan Statuta Roma yang mendasari berdirinya ICC dan perjanjian internasional lainnya, ke markas PBB di New York. Langkah ini memicu ketegangan dengan Israel.Dalam pengumumannya via situs PBB pada Selasa (6/1) lalu, Sekjen Ban menyatakan Palestina akan resmi menjadi negara anggota ICC pada 1 April mendatang. PBB merupakan penjaga resmi Statuta Roma dan perjanjian internasional lainnya.Menanggapi pengajuan Palestina ini, AS beranggapan Palestina bukanlah negara yang berdaulat sehingga tidak memenuhi syarat untuk menjadi bagian dari ICC. Namun rupanya PBB berpendapat lain. Palestina menandatangani Statuta Roma pada 31 Desember 2014 lalu. Momentum bagi pengakuan Palestina sebagai negara berdaulat mulai dibangun sejak masa Presiden Mahmoud Abbas, yang berhasil meraih pengakuan de facto bagi Palestina pada Sidang Umum Majelis PBB tahun 2012 lalu, sehingga Palestina bisa bergabung dengan ICC. (Rtr/dtc/c)