Jakarta
(harianSIB.com)Presiden Amerika Serikat (AS)
Donald Trump menyatakan bahwa seharusnya kapal-kapal militer maupun
komersial milik
AS tidak dikenai biaya saat melintasi Terusan
Panama dan
Terusan Suez.
Atas dasar itu, Trump memerintahkan Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, untuk segera mengambil langkah terkait.
"Saya telah meminta Menteri Luar Negeri
Marco Rubio untuk segera menangani masalah ini dan membuatkan memo resmi," ujar Trump melalui unggahan di akun media sosial Truth Social, dikutip dari CNNIndonesia.com.
Terusan Panama, yang membelah tanah genting antara Amerika Utara dan Amerika Selatan, memungkinkan kapal mempercepat perjalanan antara Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik. Terusan ini menangani sekitar 40 persen dari lalu lintas peti kemas AS setiap tahunnya.
AS menyelesaikan pembangunan kanal tersebut pada awal abad ke-20, sebelum akhirnya menyerahkan kendali atas jalur pelayaran penting ini kepada Panama pada tahun 1999.
Sebelumnya, Trump telah berulang kali mengatakan ingin "merebut kembali" kanal tersebut.
Sebelum menjabat Presiden AS, dia sempat mengatakan kepada wartawan tidak akan mengenyampingkan kemungkinan menggunakan kekuatan ekonomi atau militer untuk mendapatkan kembali kendali atas kanal tersebut.
Sementara itu, serikat pekerja di Panama telah mengumumkan rencana untuk aksi mogok nasional mulai 29 April, guna memprotes reformasi jaminan sosial yang disetujui pemerintah dan penempatan pasukan AS di negara tersebut.
Pemimpin serikat pekerja konstruksi
Panama (SUNTRACS)
Saul Mendez Rodriguez mengatakan aksi protes yang direncanakan tersebut merupakan bagian dari inisiatif yang lebih luas untuk mempertahankan sistem
jaminan sosial dan kedaulatan negeri itu.
Hal itu merupakan kesepakatan dari pertemuan pekerja, mahasiswa, masyarakat sipil, dan masyarakat adat di Panama. Mereka berencana untuk memprotes kehadiran pasukan Amerika di tiga bekas pangkalan AS di Panama.
Editor
: Robert Banjarnahor