Jakarta
(harianSIB.com)Ketegangan
politik di
Kenya meningkat tajam setelah
Presiden William Ruto secara terbuka memerintahkan aparat kepolisian untuk menembak
pengunjuk rasa yang merusak fasilitas publik dan properti bisnis tepat di bagian kaki, dengan tujuan melumpuhkan, bukan membunuh.
Pernyataan kontroversial itu disampaikan hanya dua hari setelah 31 orang dilaporkan tewas dalam gelombang demonstrasi anti-pemerintah yang melanda seluruh negeri.
"Siapapun yang datang untuk membakar milik orang lain, harus ditembak di kaki. Bukan untuk dibunuh, tapi biar langsung dibawa ke rumah sakit dan dari sana lanjut ke pengadilan," ujar Ruto dalam pidatonya pada Rabu (9/7/2025), dikutip dari CNBC Indonesia.
Ia menegaskan, tindakan keras ini ditujukan sebagai respons atas aksi brutal dalam unjuk rasa hari Senin, yang berubah menjadi kerusuhan massal. Di ibu kota Nairobi, polisi membarikade jalan, menembakkan gas air mata, menggunakan meriam air, dan melepaskan tembakan langsung ke arah massa untuk membubarkan kerumunan.
Aksi demonstrasi yang awalnya menolak kebijakan ekonomi pemerintah itu berujung kekerasan. Sejumlah supermarket dijarah, rumah sakit diserang, dan bangunan komersial dibakar. Tindakan represif aparat keamanan kini menjadi sorotan tajam, memunculkan kekhawatiran tentang pelanggaran hak asasi manusia.
Gelombang unjuk rasa ini dipicu oleh kematian seorang blogger politik saat berada dalam tahanan polisi bulan lalu. Insiden tersebut memicu kemarahan publik terhadap dugaan kebrutalan polisi dan sistem hukum yang dianggap korup.
Kaum muda menjadi penggerak utama dalam protes ini, didorong oleh rasa frustrasi terhadap kegagalan Presiden Ruto memenuhi janji-janji kampanye tiga tahun lalu.
Ruto, yang saat kampanye menjanjikan pemerintahan yang pro-rakyat dan akan mengakhiri praktik pembunuhan di luar hukum (extrajudicial killings), kini dinilai berbalik arah. Pemerintahannya justru dianggap merespons ketidakpuasan publik dengan sikap keras dan represif.
Kelompok demonstran, yang sebagian besar terdiri dari anak muda yang kesulitan mendapatkan pekerjaan, kini menyuarakan slogan keras: "Ruto satu periode saja." Mereka terorganisir melalui media sosial dan menyuarakan tuntutan perubahan secara terbuka.
Menteri Dalam Negeri Kenya, Kipchumba Murkomen, bahkan menyebut aksi-aksi demonstrasi bulan lalu sebagai "upaya kudeta" yang dilakukan oleh "anarkis kriminal". Tuduhan ini memperdalam polarisasi politik dan memperkeruh situasi keamanan di lapangan.
Sementara itu, Komisi Hak Asasi Manusia Nasional Kenya (KNCHR), lembaga independen yang didanai negara, melaporkan bahwa sejumlah kelompok kriminal bersenjata cambuk dan parang terlihat beroperasi bersama polisi selama demonstrasi di Nairobi dan kota Eldoret di Lembah Rift.
Polisi Kenya belum memberikan tanggapan atas temuan komisi tersebut, tetapi sebelumnya mereka membantah bekerja sama dengan "preman" atau "geng jalanan".
Dalam pernyataan terpisah melalui media sosial X, Ruto menyamakan para pelaku kekerasan saat demonstrasi dengan teroris.
"Mereka yang menyerang warga Kenya, petugas kepolisian, instalasi keamanan, dan bisnis adalah teroris. Tindakan kriminal seperti itu adalah deklarasi perang," tulis Presiden Kenya tersebut.
"Kami tidak akan membiarkan negara kami dihancurkan oleh unsur-unsur regresif yang mencari jalan pintas untuk meraih kekuasaan."
Pernyataan dan kebijakan keras Presiden Ruto memunculkan kekhawatiran akan makin tergerusnya legitimasi pemerintahannya. Janji-janji reformasi yang diusungnya saat kampanye dianggap tak selaras dengan tindakan represif yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir.
Organisasi HAM dan komunitas internasional pun mulai menyoroti meningkatnya kekerasan dan pembatasan terhadap kebebasan sipil di Kenya.(*)