Antananarivo (harianSIB.com)
Gelombang unjuk rasa besar yang dipicu krisis air dan listrik berujung pada kejatuhan Presiden Andry Rajoelina di Madagaskar. Dalam waktu kurang dari tiga minggu, gerakan massa yang digalang kelompok Gen Z Madagascar menjelma menjadi revolusi yang mengguncang negeri kepulauan itu.
Aksi protes dimulai 25 September 2025 di ibu kota Antananarivo, dipicu kelangkaan air bersih dan pemadaman listrik berkepanjangan. Ribuan anak muda turun ke jalan menuntut perubahan, menggalang dukungan lewat media sosial. "Kami hanya ingin hidup layak," tulis salah satu seruan di platform X yang menjadi viral di kalangan demonstran.
Situasi memburuk saat Presiden Rajoelina membubarkan pemerintahannya pada 29 September. Langkah itu gagal meredam kemarahan publik. Puncaknya terjadi pada 12–13 Oktober, ketika pasukan elit militer CAPSAT yang selama ini loyal kepada Rajoelina justru membelot dan bergabung dengan pengunjuk rasa. Komandan CAPSAT, Kolonel Michael Randrianirina, bahkan naik ke panggung aksi dan disambut sorak ribuan warga.
Selasa (14/10/2025), Parlemen memakzulkan Presiden Rajoelina dengan tuduhan meninggalkan tugas negara. Beberapa jam kemudian, Kolonel Randrianirina mengumumkan melalui siaran radio, "Kami telah mengambil alih kekuasaan." Rajoelina dilaporkan meninggalkan Madagaskar menggunakan pesawat militer Prancis. Dari persembunyian, ia menegaskan bahwa dirinya masih presiden sah dan menyebut peristiwa itu sebagai "perebutan kekuasaan ilegal."
Baca Juga: Presiden Rajoelina Tumbang, Militer Ambil Alih Kekuasaan di Madagaskar PBB mencatat sedikitnya 22 orang tewas selama gelombang aksi, meski angka ini dibantah pemerintah. Di tengah kekacauan dan penjarahan di ibu kota, sebagian rakyat justru merayakan jatuhnya rezim. "Ini hari kemenangan rakyat," tulis akun resmi
Gen Z Madagascar.
Usai mengambil alih, Dewan Militer membubarkan Senat, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Pemilihan Umum. Hanya Majelis Nasional yang tetap berfungsi. Kolonel Randrianirina berjanji akan menggelar pemilu dalam 18 hingga 24 bulan mendatang serta membentuk pemerintahan transisi dengan unsur sipil. "Ini bukan kudeta, ini tanggung jawab kami menyelamatkan negara," ujarnya.