Bangkok (SIB)- Rencana radikal pemerintah Thailand untuk mempekerjakan narapidana di kapal-kapal perikanan telah dicabut, kata kementerian luar negeri, Selasa, menyusul dakwaan bahwa skema tersebut mengancam hak asasi para napi. Reuters melaporkan, kelompok HAM berpendapat ide tersebut tidak akan berhasil mengatasi penyebab dasar kelangkaan tenaga kerja yang memantik perdagangan manusia dalam industri perikanan Thailand.Thailand merupakan eksportir makanan laut terbesar ketiga dunia dan industri perikanannya mempekerjakan lebih dari 300 ribu orang, banyak di antaranya pekerja migran ilegal dari negara-negara tetangga yang seringkali menjadi sasaran perlakuan buruk.Pada Desember, Kementerian Tenaga Kerja Thailand mengatakan akan mengirimkan napi yang masa hukumannya tersisa kurang dari setahun untuk bekerja di kapal-kapal perikanan, untuk mengatasi masalah kelangkaan tenaga kerja di sektor perikanan serta memberantas praktik perdagangan manusia akibat kelangkaan tersebut. Thailand merupakan salah satu pusat perdagangan manusia terburuk di dunia.Kementerian Luar Negeri dalam sebuah pernyataan, Selasa, bahwa mengatakan rencana itu telah dibatalkan, dan menambahkan bahwa hal tersebut merupakan "ide eksplorasi" dan menjadi bagian dari kebijakan pemerintah untuk membantu para napi berintegrasi kembali ke masyarakat. (Ant/Rtr/d)