Bangkok (SIB)- Yingluck Shinawatra resmi dilengserkan DPR dari jabatannya sebagai Perdana Menteri Thailand. Langkah itu diputuskan terkait dugaan keterlibatannya dalam kasus korupsi beras. Seperti dilaporkan BBC, Jumat (23/1), sebanyak 190 dari 219 anggota DPR menyatakan setuju untuk menggulingkan Yingluck, 18 suara menolak dan 1 lainnya abstain.Pengadilan Thailand sebelumnya telah memutuskan untuk mencopot jabatan Yingluck dari Perdana Menteri, beberapa hari setelah militer negeri gajah putih itu mengkudeta adik dari mantan PM Thaksin Shinawatra tersebut. Dengan keputusan DPR Thailand ini, perempuan cantik berusia 47 tahun itu telah resmi turun dari posisi kepala pemerintahan negara tersebut.Koresponden BBC melaporkan, pelengseran terhadap Yingluck ini merupakan upaya untuk mengadili Yingluck dan keluarganya yang diduga melakukan tindakan korupsi selama berkuasa. Yingluck bersama kakaknya, Thaksin dalam beberapa tahun terakhir sebelumnya dihujani protes keras dari masyarakat atas penyelewengan jabatan yang mereka lakukan.Para pendukung keluarga Shinawatra atau yang dikenal sebagai "Red Shirt" marah atas keputusan ini. Namun para pemimpin "Red Shirt" mengingatkan untuk tidak melakukan aksi protes jalanan karena hal itu dilarang di bawah hukum militer."Pemakzulan hari ini adalah provokasi tertinggi, yang dimaksudkan untuk mendorong para Red Shirt muncul sehingga mereka (pemerintah) bisa melempar kesalahan atas kegagalan mereka kepada Red Shirt," cetus Jatuporn Prompan, pemimpin gerakan tersebut kepada pemirsa program televisinya, Peace TV. "Saya meminta masyarakat Red Shirt untuk menerapkan pengendalian diri maksimum... para provokator ini akan kecewa," tandasnya.Saat ini, Yingluck tengah diadili atas dugaan penyalahgunaan wewenang atau melakukan korupsi terkait beras. Pemerintah di bawah komando Yingluck disebut membeli beras kepada petani Thailand dengan harga yang lebih mahal dari harga pasaran global. Kebijakan itu mengakibatkan menumpuknya akumulasi stok beras dan berdampak buruk pada ekspor beras Thailand.Para pihak yang mengkritik menyebutkan program itu terlalu mahal dan berpotensi untuk dikorupsi. Yingluck Shinawatra menyatakan bahwa ia tidak memiliki kontrol langsung terhadap program tersebut, dan pelanggaran yang terjadi bukan tanggung jawabnya.Sebelumnya Yingluck mengecam pemakzulan terhadapnya menjelang pemungutan suara, yang kemungkinan mengarah ke pelarangan baginya berkiprah dalam politik selama lima tahun dan memperburuk perpecahan di negara tersebut.Yingluck juga membela skema subsidi beras itu sebagai upaya membantu golongan miskin di kawasan pedalaman, yang dulu hanya menerima dana pemerintah dalam proporsi kecil. "Saya tidak korup, saya tidak pernah sembrono," katanya dan mendesak anggota parlemen untuk mempertimbangkan kasusnya dengan penuh keadilan dan "tanpa diarahkan oleh siapapun".Sejak Thaksin berkuasa pada 2001, pemerintahan Shinawatra dilengserkan oleh dua kudeta dan tiga perdana menteri lain disingkirkan oleh pengadilan. Kebangkitan keluarga Shinawatra bersamaan dengan menurunnya kesehatan raja Thailand Bhumibol Adulyadej (87).Para pengamat mengatakan gejolak politik dalam beberapa tahun terakhir, ditandai dengan unjuk rasa jalanan dan aksi kekerasan, dipicu oleh persaingan elit atas masa depan kerajaan setelah kekuasaan raja berakhir. Thaksin yang diturunkan sebagai perdana menteri dalam kudeta pada 2006, dicaci oleh kelompok mapan di Bangkok beserta para pendukungnya di selatan dan sebagian militer serta badan peradilan. Namun ia masih memiliki pendukung setia di utara dan di kalangan kelas menengah urban dan pekerja. (BBC/q)