Beijing (SIB)- Militer China pada Kamis (20/2/2014) menyatakan memperketat pengawasan atas pembangunan dan penjualan gedung-gedung militer guna memastikan akuntansi dan transparansi yang tepat untuk semua transaksi keuangan sebagai bagian dari gerakan anti-korupsi pemerintah yang lebih luas.China mulai melakukan tindakan keras terhadap korupsi yang merajalela di kelompok militer sejak 1990-an, dengan melarang para Tentara Pembebasan Rakyat untuk terlibat dalam bisnis. Angka tindak korupsi di China semakin memburuk dalam beberapa tahun terakhir karena kurangnya transparansi serta "checks and balances".Aturan terbaru yang dicetak pada halaman depan harian resmi di China, PLA Daily, mengamanatkan bahwa uang hasil dari penjualan gedung-gedung militer harus diserahkan sepenuhnya kepada militer China dan pada waktu yang tepat.Proyek bangunan baru hanya dapat dijalankan sesuai dengan rencana pembangunan yang telah disetujui sebelumnya, dan tidak boleh menyimpang dari rancangan yang ditetapkan, baik dalam lingkup atau ukurannya. Peraturan itu mulai berlaku pada 1 Maret."Proses persetujuan pembangunan pun harus terbuka dan transparan dan diawasi secara efektif. Setiap pihak harus membuat keputusan sesuai dengan hukum dan keefektifan untuk mencegah korupsi," demikian isi surat kabar resmi itu. Namun, pernyataan singkat pemerintah China dalam harian resmi itu tidak memberikan informasi spesifik mengenai cara implementasi dan penegakan dari aturan baru tersebut, juga tidak menyebutkan skala hukuman yang harus dihadapi oleh tentara bila melakukan pelanggaran.Harian resmi itu pada bulan ini juga melaporkan bahwa sebanyak 27.000 penghuni ilegal telah dikeluarkan dari beberapa apartemen militer China dalam waktu tujuh bulan pada tahun lalu.Surat kabar itu pun tidak menyebutkan jenis hukuman apapun bagi petugas yang menyalahgunakan kekuasaan mereka dan secara ilegal menempati rumah-rumah militer.Presiden China Xi Jinping telah membuat gerakan anti-korupsi sebagai prioritas utama dalam pemerintahannya dengan menargetkan penindakan hukum terhadap pemborosan yang dilakukan pejabat-pejabat pemerintahan.Xi Jinping melakukan hal itu dalam upaya meredakan kemarahan publik atas tindak korupsi oleh pejabat pemerintah yang merajalela, dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap Partai Komunis. (Rtr/Ant/x)