Kathmandu (SIB)- Pemerintah Nepal diduga memblokade bantuan yang sangat dibutuhkan ke daerah-daerah terpencil. Pejabat setempat juga diduga telah menghalangi aliran bantuan ke negara itu dan memberlakukan pajak impor pada pengiriman bantuan. Namun, Suman Prasad Sharma selaku Sekretaris Kementerian Keuangan Nepal, membantah tuduhan yang dibuat oleh LSM dan pejabat internasional itu. Sharma mengatakan tuduhan itu tidak berdasar.
Padahal, menurut laporan media lokal, ratusan ton pasokan bantuan telah berhenti di perbatasan India karena tidak diizinkan memasuki Nepal. Satu laporan mengutip seorang pejabat, adat istiadat setempat di perbatasan mengaku tidak memiliki perintah untuk mengizinkan bantuan masuk melalui jalur tanpa pembayaran pajak.
"Mereka seharusnya tidak menggunakan metodologi damai adat," kata Sharma seperti dikutip dari The Guardian, Sabtu (2/5). Dia menegaskan bahwa tak ada kewajiban untuk membayar bagi bantuan yang masuk kepada siapa pun. "Tidak ada kewajiban untuk membayar pada apa pun. Biaya ini adalah benar-benar tidak bertanggung jawab dan saya membantahnya," kata Sharma.
Laporan ditahannya bantuan kemanusiaan sebelumnya juga dilaporkan PBB. Perwakilan PBB Jamie McGoldrick mengatakan pihak birokrasi di bandar udara Katmandu menahan bantuan penting untuk warga Nepal Dijelaskannya pemerintah Nepal harus melonggarkan aturan bea cukai untuk menghindari lonjakan aliran bantuan sehingga dapat menyalurkannya dengan cepat.
Bantuan bahan dalam berbagai bentuk menumpuk di bandar udara Katmandu dan belum bisa disalurkan kepada korban, kata McGoldrick kepada Reuters. "Mereka seharusnya tidak menggunakan mekanisme bea cukai, yang berlaku pada masa tidak ada bencana," kata dia.
Nepal sendiri telah membebaskan kain terpal dan tenda dari pajak impor pada Jumat lalu. Namun demikian, juru bicara Kementerian Dalam Negeri, Laxmi Prasad Dhakal, mengatakan bahwa semua barang dari luar negeri harus diinspeksi terlebih dahulu.
Pada Jumat, Menteri Keuangan Ram Sharan Mahat, telah meminta donor internasional untuk mengirim tenda, terpal dan sejumlah pasokan makanan sambil menambahkan bahwa sejumlah barang yang telah diterima negaranya tidak bisa digunakan. "Kami telah menerima sejumlah barang seperti ikan tuna dan saus mayonnaise. Apa gunanya barang ini? Kami butuh gandum, garam, dan gula," kata Mahat kepada sejumlah wartawan.
"Mereka tidak menderita sehingga mereka tidak peduli. Mereka hanya keluar untuk mendapatkan uang asing untuk diri mereka sendiri," kata Rashmita Shastra, seorang pekerja kesehatan di sebuah desa di Distrik Sindhulpalchowk, 50 mil dari Kathmandu, yang sedianya akan menerima kiriman bantuan yang akhirnya diblokade oleh otoritas setempat.
Sebuah desa di mana 7 orang meninggal dan hampir seluruhnya hancur, belum dikunjungi oleh pejabat atau politisi, meskipun salah satu badan bantuan berhasil mendistribusikan beberapa terpal dan beras pada akhir pekan lalu.
Sementara itu, kapal militer dan personel AS yang dikerahkan untuk membantu mengirim pasokan bantuan ke wilayah-wilayah di luar ibukota yang sedianya tiba Sabtu, ditunda sehari sehingga baru akan tiba pada Minggu (3/5) waktu setempat.
Brigadir Jenderal Marinir Paul Kennedy mengatakan kontingen AS ini terdiri dari 100 tentara, peralatan untuk mengangkat barang dan enam pesawat militer, dua diantaranya helikopter. Dia juga memperingatkan kemacetan yang terjadi bandara Kathmandu: “Anda tidak menginginkan barang bertumpuk†yang memakan tempat bagi kapal terbang atau pasok lain.
Pemerintah Nepal mengatakan upaya untuk mempercepat pengiriman bantuan ke wilayah terpencil terhalang dengan kekurangan truk dan pengemudinya, karena kebanyakan pulang ke desa mereka untuk menolong keluarga masing-masing.
“Gudang-gudang kami penuh dan kami memiliki banyak pasok makanan, tetapi kami tidak bisa mengirim bantuan ini dengan lebih cepat,†ujar Shrimani Raj Khanal, manajer di Nepal Food Corp. Dia mengatakan helikopter militer menjatuhkan mie instan dan kue ke tempat-tempat terpencil, tetapi warga memerlukan beras dan bumbu untuk bisa membuat masakan yang sehat.
Korban tewas dalam bencana itu kini telah mencapai 6.900, dengan lebih dari 15.000 cedera. Demikian pula dengan ratusan ribu warga yang tak lagi memiliki tempat tinggal, termasuk banyak di antara mereka yang cedera. Namun, semakin jelas bahwa sebagai bagian dari upaya lebih luas untuk memusatkan upaya bantuan, polisi lokal telah menghentikan truk sarat dengan bantuan dari pihak swasta yang menuju wilayah terparah terkena bencana. (Ant/AFP/h)