Beijing (SIB)- Hubungan China dengan Amerika Serikat (AS) sedang panas terkait konflik Laut China Selatan. Bahkan, sebuah media di China mengabarkan perang melawan AS tidak bisa dihindari. Kecuali, Pemerintah AS tidak melarang China membuat pulau buatan di wilayah yang sedang disengketakan. The Global Times belum lama ini memberitakan Pemerintah China bertekad menyelesaikan pekerjaan pulau buatan tersebut. Media milik Partai Komunis itu menyatakan pulau buatan merupakan hal terpenting untuk China.Ketegangan antara China dan AS pecah setelah Negeri Tirai Bambu–julukan China–mengklaim memiliki hak di wilayah Kepulauan Spratly. Pekan lalu, Pemerintah China menyatakan sangat tidak suka setelah pesawat mata-mata AS terbang di dekat wilayah yang disengketakan itu.Media tersebut menambahkan, Pemerintah China seharusnya bersiap-siap jika terjadi konflik dengan AS. “Jika Pemerintah AS tetap dengan tegas meminta kepada Pemerintah China untuk tidak melanjutkan pembangunan di wilayah itu, maka perang antara AS dan negara yang dipimpin Xi Jinping itu di Laut China Selatan tidak dapat terhindarkan,†demikian tulis media tersebut. “Intensitas konflik akan semakin tinggi ketimbang apa yang orang perkirakan hanya gesekan,†sambung tulisan itu.Pemerintah China menyatakan memiliki hak untuk membangun zona pertahanan udara di Laut China Selatan. The Global Times menulis risiko perang masih berisiko jika pihak AS mengusik kedamaian China. “Kami tidak mau ada konflik militer dengan AS. Tapi jika saat itu datang, maka kami harus menerimanya,†jelas pihak Pemerintah China.Sebelumnya Amerika Serikat menuntut China segera menghentikan reklamasi di perairan yang dipersengketakan di Laut China Selatan. Menteri Pertahanan AS Ashton Carter mengatakan dalam sebuah acara dialog di Singapura, tindakan China tersebut telah melangkahi aturan internasional.Di acara konferensi di Singapura, Sabtu (30/5), yang dihadiri oleh para menteri pertahanan dari seluruh wilayah Asia-Pasifik, Carter mengatakan, dia ingin resolusi damai untuk menyelesaikan semua sengketa. "Untuk itu, harus segera dihentikan reklamasi di perairan yang masih disengketakan," kata dia seperti dikutip BBC.Carter mengaku, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Taiwan juga melakukan hal serupa dan membangun pos-pos pengintaian di wilayah yang disengketakan. Tetapi menurutnya, ada satu negara telah melakukan lebih jauh dan lebih cepat dari yang lain. "China telah mereklamasi lebih dari 2.000 hektare, lebih dari yang dilakukan negara lainnya. Dan China melakukannya hanya dalam 18 bulan terakhir," kata dia. Namun demikian, anggota delegasi China di acara itu, Zhao Xiaozhuo mengatakan, tindakan pihaknya wajar dan dapat dibenarkan. Sementara Pemerintah China akan meningkatkan pertahanan udara di Laut China Selatan. Keputusan tersebut diambil menyusul situasi keamanan Laut China Selatan belakangan ini semakin memanas. Reklamasi daratan yang dilakukan oleh Pemerintah China diduga akan menyebabkan dikeluarkannnya deklarasi Zona Identifikasi Pertahanan Udara (ADIZ). Dengan diberlakukannya ADIZ, pesawat China akan terbang di atas wilayah Laut China Selatan yang dianggap masuk wilayah kekuasaannya.Wakil Ketua Tentara Pembebasan Rakyat China, Admiral Sun Jianguo menyatakan, aksi China bersifat damai dan sah. Sun menegaskan, klaim China atas Laut China Selatan berdasarkan bukti hukum dan sejarah. "Tidak ada alasan bagi orang-orang untuk mempermainkan isu Laut China Selatan. China selalu memikirkan keuntungan banyak orang mengenai keamanan laut," kata Sun dalam pertemuan menteri pertahanan se-Asia-Pasifik "The Shangri-La Dialogue", di Singapura,China telah mengklaim, hampir seluruh kawasan di Laut China Selatan adalah wilayahnya, sehingga mengakibatkan sengketa dengan negara-negara tetangganya. Negara-negara lain telah menuduh China bertindak ilegal dengan melakukan pengerukan tanah untuk membuat pulau buatan yang dicurigai untuk membangun fasilitas militer. (BBC/okz/d)