Kuala Lumpur (SIB)- Perdana Menteri (PM) Malaysia Najib Razak menuai kritikan karena batal menghadiri forum publik di Kuala Lumpur, Malaysia. Padahal seharusnya, di forum tersebut, Najib bisa menyampaikan pembelaan soal skandal penggelapan dana yang diduga melibatkan pemerintahannya.
Di acara tersebut, semula Najib dijadwalkan untuk menanggapi kritikan seputar perusahaan investasi milik negara, 1Malaysia Development Berhad (1MDB), yang kini mengalami defisit hingga US$ 11 miliar, juga tudingan adanya penggelapan serta sejumlah besar uang yang hilang secara misterius.
Namun setelah mantan PM Mahathir Mohamad (89) -- yang paling lantang menyerukan Najib mundur karena skandal tersebut -- muncul untuk berbicara di event tersebut, polisi pun membatalkan acara. Alasannya, karena ada kekhawatiran ketertiban publik dan kerukunan nasional.
Pembatalan tersebut sontak membuat Najib dikritik banyak pihak. Para lawan politik Najib dan para pengguna media sosial Malaysia menuding Najib sengaja memerintahkan pembatalan acara tersebut, guna menghindari bertemu Mahathir di depan publik.
"Dia kehilangan kesempatan untuk meraih dukungan bagi dirinya sendiri, untuk menjelaskan semuanya .. bahwa tak ada uang yang hilang," cetus Mahathir seperti dikutip The Malaysian Insider dan dilansir AFP, Jumat (5/6).
Najib meresmikan 1Malaysia Development Bhd (1MDB) pada tahun 2009 dan karena dirinya merangkap Menteri Keuangan, dia bertanggung jawab atas operasi perusahaan investasi tersebut. Namun perusahaan itu kini dilaporkan berutang sekitar US$ 11 miliar dan dikhawatirkan akan kolaps hingga bisa mempengaruhi nilai tukar ringgit. Namun Najib bersikeras bahwa perusahaan tersebut tetap solid.
Mengenai batalnya Najib hadir di acara tersebut, kantor Najib menyebutkan hal itu dikarenakan adanya peringatan keamanan dari kepala kepolisian nasional. Atas pernyataan ini, Najib pun diejek oleh para pengkritiknya karena acara tersebut digelar di kantor pusat partainya sendiri. "Najib cuma bisa menyalahkan dirinya dan kepala kepolisian jika kini makin banyak warga Malaysia yang yakin, bahwa PM punya banyak hal yang disembunyikan," cetus anggota parlemen oposisi Lim Kit Siang.
Sementara itu video tentang polisi Malaysia menghentikan pidato mantan perdana menteri negeri itu, Mahathir Mohamad, dan memaksanya turun dari panggung, beredar di dunia maya. Video tersebut memperlihatkan bahwa peristiwa itu terjadi di hadapan ratusan orang yang berada dalam sebuah ruangan.
Mahathir Mohamad sudah terlanjur berada di tempat acara dan dia menunggu di sebuah ruang VIP, menanti acara itu dimulai. Dia lalu muncul dari ruangannya dan mendapat tepuk tangan gemuruh dari orang-orang lain yang juga telah hadir.
"Saya datang ke sini hari ini untuk berbicara tentang sesuatu yang hilang, milik kita semua," kata mantan perdana menteri itu. "Apakah kita telah merdeka atau kita masih terjajah?" Sebelum pidatonya dihentikan dan ia dipaksa turun dari panggung, Mahathir mengecam pemerintahan Perdana Menteri Najib Razak karena dinilai korup.
"Kenapa saya mengambil keputusan untuk tidak lagi menyokong Datuk Seri Najib (Razak) walaupun dia adalah anak Tun (Abdul) Razak yang menjadi idola saya dahulu yang menyebabkan saya dapat menjadi perdana menteri? Saya amat berutang budi kepada Tun Razak. Oleh sebab itu, saya minta supaya Seri Najib meneruskan perjuangan Tun Razak. Saya sokong Datuk Seri Najib. Namun, saya dapati, banyak dari dasar-dasarnya yang tidak membawa kebaikan kepada negara. Dia terlalu tunduk kepada Singapura, terlalu tunduk kepada Amerika. Untuk buat kereta api dalam negara sendiri pun, dia bertanya kepada Singapura...."
Pidato Mahathir dihentikan ketika polisi memutus tayangan di dua layar video besar yang menampilkan wajah mantan perdana menteri itu. Beberapa petugas polisi juga naik ke panggung untuk menghentikannya. Pendukungnya di ruangan itu berteriak "tidak" dan "hidup Dr Mahathir". Setelah pidatonya dihentikan, pria berusia 89 tahun itu duduk di panggung dan berbicara kepada pers tanpa mikrofon.
Mahathir telah mempertanyakan rencana restrukturisasi yang diajukan 1MDB. Dia mengatakan, langkah tersebut hanya akan memberikan kontrol dari perusahaan itu kepada International Petroleum Investment Company (IPIC) yang berbasis di Abu Dhabi. (Detikcom/d)