Phetchaburi (SIB)- Tempat-tempat pemungutan suara dibuka dengan damai di lima provinsi Thailand, Minggu (2/3), untuk mengulang pemilihan umum yang kacau di wilayah-wilayah bergolak, kata pihak berwenang. Pengulangan itu merupakan langkah pertama kalinya yang diambil dalam rangka menyempurnakan pemungutan suara seperti yang dimandatkan guna membentuk pemerintahan baru. Pemilihan umum 2 Februari lalu gagal meredakan krisis politik yang telah berlangsung selama berbulan-bulan setelah para pengunjuk rasa antipemerintah yang berupaya menggulingkan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra menghadang jalannya pemungutan suara di banyak wilayah yang menjadi benteng oposisi. Saat itu, para pengunjuk rasa menghalang-halangi dibukanya 10.000 tempat pemungutan suara hingga berdampak pada jutaan orang, yang sebagian besar tinggal di benteng-benteng oposisi di Bangkok dan wilayah bagian selatan. Komisi Pemilihan Umum Thailand mengatakan pihaknya tidak dapat mengumumkan hasil pemilu sampai pemungutan suara selesai dilakukan di semua daerah pemilihan. Komisi tersebut menetapkan bulan April sebagai tenggat untuk menyelesaikan pemungutan suara. Secara keseluruhan, terdapat 120.000 orang yang terdaftar di 101 daerah pemilihan di lima provinsi yang menyelenggarakan pemungutan suara hari Minggu, kata komisioner pemilihan Somchai Srisutthiyakorn kepada AFP. "Pemungutan suara berjalan dengan damai --semuanya terkendali dan tidak ada masalah yang muncul," kata Somchai. Sebelum hasil pemilu diumumkan, Perdana Menteri Yingluck tetap memegang peranan sebagai kepala pemerintahan dengan kekuasaan terbatas dalam menentukan kebijakan. Berdasarkan hukum pemilihan umum yang berlaku di Thailand, 95 prosen dari 500 kursi di dewan perwakilan rakyat harus terisi untuk dapat melakukan penunjukkan pemerintahan baru.Partai oposisi utama Thailand, yang memboikot pemungutan suara, pada Februari tak berhasil mendapatkan kewenangan hukum untuk membatalkan pemilihan yang kontroversial. Tidak hanya menghadapi unjuk rasa di jalanan, Yingluck juga dihadapkan pada tantangan hukum terhadap pemerintahannya, termasuk tuduhan lalai dalam kasus skema subsidi beras yang bisa berakibat dirinya tersingkir dari jabatan. Partai-partai yang terkait dengan Shinawatra selama lebih dari satu dekade selalu memenangi pemilihan umum.Mereka mendapatkan dukungan dari masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan di wilayah utara dan timur laut. Para pengunjuk rada pada hari Minggu mulai membongkar mimbar-mimbar demonstrasi di beberapa persimpangan jalan di Bangkok setelah mereka mengumumkan berakhirnya "penutupan" kota --yang sebelumnya dinyatakan secara sepihak. Pengunjuk rasa telah memindahkan tenda-tenda mereka ke sebuah taman di pusat kota, yang telah mereka duduki selama berminggu-minggu.SEKJEN PBB DIUNDANG BERKUNJUNG KE THAILANDPemerintah sementara dalam proses untuk mengundang secara resmi Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa Ban Ki-moon mengunjungi Thailand guna membahas pilihan-pilihan dan kemungkinan PBB mengambil bagian dalam menyelesaikan krisis politik di Thailand.Juru bicara Departemen Luar Negeri Thailand, Sek Wannamethee, direktur jenderal bagian informasi, mengatakan undangan itu adalah atas prakarsa Wakil Perdana Menteri/Menteri Luar Negeri Surapong Tovichakchaikul, yang mengusulkan Sekjen PBB menjadi mediator dalam pembicaraan untuk mengakhiri konflik politik yang sedang berlangsung di Thailand.Sek mengatakan bahwa langkah ini juga sebagai respon terhadap usulan Sekjen PBB untuk membantu Thailand dalam mencari solusi untuk masalah-masalah politik ini. Ban, dalam pernyataan pada 26 Februari, mendesak partai-partai politik di Thailand untuk menghormati hak asasi manusia dan supremasi hukum, dan untuk bekerja sama menuju menyelesaikan konfrontasi bermotivasi politik yang semakin mematikan.Sekjen PBB mengatakan bahwa ia "semakin khawatir tentang konflik politik tiga bulan itu dan menawarkan untuk membantu para pihak dan rakyat Thailand" dengan cara apapun yang mungkin. Sek mengatakan, Thailand, sebagai anggota PBB, harus menyambut baik tawaran Sekjen PBB tersebut.Ia mengatakan, undangan resmi untuk mengunjungi Thailand akan dikirim kepada Sekjen PBB segera dalam rangka untuk mengajak Ban berdiskusi dan mendengarkan ide-ide dari semua pihak terkait dan untuk mengumpulkan informasi secara langsung dengan mengunjungi lokasi.PBB memiliki pengalaman dalam menyelesaikan konflik di seluruh dunia dan pasti datang dengan cara-cara untuk mencari solusi, katanya. Menurut Kementerian Luar Negeri, perwakilan dari kedua pihak akan mendiskusikan tujuan dan kerangka waktu sebelum menetapkan tanggal kunjungan. Undangan kemudian akan ditenderkan. Setelah itu PBB akan mengirimkan surat penerimaan untuk mengkonfirmasi kunjungan. (AFP/Ant/q)