Washington (SIB)- Para pejabat Amerika Serikat mengatakan Menteri Luar Negeri, John Kerry, telah menolak tawaran pertemuan dengan Presiden Russia, Vladimir Putin, sebelum Moskow menanggapi usulan Amerika untuk mengatasi krisis di Crimea, wilayah Ukraina."Amerika Serikat perlu melihat bukti nyata bahwa Rusia siap melibatkan diri dalam usulan diplomatik yang kami tawarkan guna memfasilitasi dialog langsung antara Ukraina dan Rusia dan untuk menggunakan mekanisme internasional seperti kelompok penghubung guna meredakan konflik," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Jen Psaki.Menurut Psaki, Kerry telah menyampaikan kepada Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov bahwa ia akan menyambut pembicaraan dengan fokus meredakan krisis di Ukraina bila Rusia siap membahas usulan yang ditawarkan. Oleh karena itu, lanjutnya, mungkin saja Menlu Kerry bertemu dengan Menlu Lavrov sebelum referendum Crimea yang direncanakan akan digelar hari Minggu (16/3/2014).Kerry sebelumnya menegaskan kepada Lavrov bahwa intervensi militer Moskow di Crimeamembuat perundingan sangat sulit dilakukan. Beberapa pejabat Amerika mengatakan bila referendum tetap digelar untuk menentukan apakah Crimea akan menjadi bagian dari wilayah Rusia, maka tidak banyak lagi yang bisa dibicarakan.Bagi sejumlah negara Barat, pilihan melepaskan Crimea kepada Rusia adalah solusi atas krisis Ukraina yang mungkin tidak akan pernah disukai namun harus dilakukan. Jika Kremlin mendapatkan Crimea, maka Presiden Vladimir Putin tidak lagi mempunyai legitimasi untuk menginvasi wilayah Ukraina lain. Skenario selanjutnya, Kiev akan jatuh di bawah pengaruh negara Barat dan akan menjadi sekutu strategis karena secara geografis tepat berbatasan dengan Rusia."Negara Barat mungkin akan menahan diri dan menilai okupasi (Rusia ke Crimea) dari sudut pandang yang lain. Namun hal itu hanya akan dilakukan jika Putin mengakui pemerintah Ukraina saat ini," kata profesor dari Universitas Rutgers, Alexander Motyl."Putin harus memberikan jaminan yang eksplisit dan negara Barat harus dengan jelas menyebutkan konsekuensi apa yang akan diterima Rusia jika mereka melanggar kesepakatan tersebut," kata ahli Ukraina tersebut. "Namun sepertinya, Putin tidak akan berhenti di Crimea saja," kata dia.Secara formal, negara-negara Barat sampai saat ini masih mengecam invasi Rusia di Crimea sebagai tindakan yang "ilegal". "Jika ada referendum yang membuat Crimea menjadi bagian dari Rusia, maka kami tidak akan mengakuinya," wakil penasihat keamanan nasional Amerika Serikat, Tony Blinken, kepada CNN.Pun demikian halnya dengan Kanselir Jerman Anglea Merkel--salah satu pemimpin blok Barat yang lebih berhati-hati dalam menerapkan hukuman terharap Rusia. Dia mengatakan kepada Putin bahwa referendum di Crimea pada 16 Maret mendatang adalah "ilegal".Bagi sejumlah analis, tujuan utama Putin menginvasi Crimea adalah untuk "menghukum" pemimpin baru Ukraina sambil mempertahankan hubungan ekonomi dan politik dengan Barat di saat yang bersamaan. "Mereka ingin menghukum Ukraina karena lebih memilih Barat, namun Rusia melakukan hal tersebut dengan hati-hati agar tidak meningkatkan eskalasi ketegangan politik dan ekonomi dengan Barat sampai di atas level yang bisa diterima," kata analis dari kelompok bang UniCredit.Sementara itu Moskow, dalam usahanya untuk mempengaruhi warga Crimea agar memlih bergabung dengan Rusia, telah menawarkan sejumlah jaminan sosial. Di sisi lain, Amerika Serikat berharap warga Crimea akan menolak pilihan bergabung dengan Rusia dan memilih untuk menjadi wilayah dengan otonomi luas di bawah pemerintahan pusat di Kiev--pilihan kedua referendum. Skenario tersebut dapat mempertahankan integritas wilayah Ukraina dan disaat bersamaan menggagalkan rencana ekspansionis Moskow."Saya sangat senang mendengar komentar dari Perdana Menteri Arseniy Yatsenyuk yang mengindikasikan bahwa pemerintah Ukraina terbuka terhadap pilihan untuk memberikan otonomi yang lebih luas terhadap Crimea," kata Duta Besat Amerika Serikat untuk Ukraina Geoffrey Pyatt. "Namun persoalan ini adalah sepenuhnya hak warga Ukraina. Mereka berhak memutuskan nasib sendiri di bawah kerangka kerja konstitusionalnya tanpa paksaan senjata dari negara lain," kata dia.Meskipun pernyataan publik Amerika Serikat ini cukup keras, beberapa pihak lain khawatir stabilitas global dunia pasca Perang Dingin akan terancam oleh ketidak-mampuan negara Barat melindungi Ukraina sebagaimana diwajibkan oleh kesepakatan tahun 1994 saat Kiev menghancurkan senjata nuklir peninggalan era Uni Soviet. (Ant/AFP)Simak berita lainnya di Harian Umum Sinar Indonesia Baru (SIB). Atau akses melalui http://epaper.hariansib.co/ yang di up-date setiap hari pukul 13.00 WIB.