New York (SIB)- Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Kamis mengeluarkan kecaman terhadap Korea Utara atas tindakan terbarunya dalam meluncurkan uji coba peluru kendali balistik. Dewan Keamanan (DK-PBB) juga sepakat akan segera membahas tindakan yang perlu dikeluarkan, demikian dikatakan presiden bergilir DK-PBB. "Para anggota Dewan Keamanan mengecam peluncuran tersebut sebagai pelanggaran terhadap resolusi-resolusi Dewan Keamanan," kata Duta Besar Luksemburg Sylvie Lucas kepada para wartawan. Ia memberikan pernyataan setelah berlangsungnya sidang tertutup selama kurang dari satu jam. Ketika menjawab pertanyaan, Lucas mengatakan para anggota Dewan sepakat bahwa tindakan "harus dikeluarkan dengan segera."Sidang DK-PBB, yang juga diisi dengan penyampaian laporan dari wakil sekretaris jenderal PBB untuk bidang politik, Jeffrey Feltman, diadakan atas permintaan Amerika Serikat. Pyongyang melancarkan serangkaian peluncuran roket dan peluru kendali jarak pendek dalam beberapa minggu terakhir ini hingga menyulut kecaman dari Seoul dan Washington. Pada Rabu, Korut menguji coba dengan menembakkan peluru kendali balistik jarak menengah yang mampu menghantam Jepang. Aksi itu dilakukan sebagai tanggapan terhadap langkah Presiden AS Barack Obama yang menggelar pertemuan tingkat tinggi antara Jepang dan Korea Selatan di Den Haag.Uji coba peluru kendali adalah aksi yang bertentangan dengan resolusi-resolusi PBB, yang melarang Pyongyang melakukan kegiatan nuklir atau balistik apapun. Sejumlah diplomat mengatakan Amerika Serikat mendesak DK-PBB untuk mengecam uji coba peluru kendali itu dan meminta agar tindakan keras segera dikeluarkan.Sekutu-sekutu dekat AS, yaitu Inggris dan Prancis, juga menuntut Dewan untuk bertindak dan mengirimkan peringatan yang jelas kepada Korea Utara. Namun Tiongkok, yang merupakan sekutu Korea Utara, bersikap hati-hati, dengan mengatakan bahwa tindakan yang dikeluarkan harus sesuai dengan aksi yang dilakukan Pyongyang. Bagi Tiongkok, prioritas yang harus didahulukan adalah memulai kembali perundingan antara dua Korea, Tiongkok, Jepang, Rusia dan Amerika Serikat, yang terputus pada akhir 2008. Perundingan itu dilakukan dalam upaya menghentikan program nuklir Korea Utara sebagai imbalan atas bantuan ekonomi.Sebelumnya pada Kamis, kapal angkatan laut Korea Selatan mengeluarkan tembakan peringatan dan menangkap sebuah kapal ikan Korea Utara, yang menerobos perbatasan Laut Kuning yang disengketakan. Aksi penerobosan oleh kapal penangkap ikan Korut hari Kamis terjadi setelah hampir 15.000 pasukan Korea Selatan dan AS memulai latihan landas amfibi mereka yang berlangsung 12 hari --terbesar dalam dua dekade terakhir ini.Latihan militer bersama itu dilakukan di perairan tenggara Korsel, akan berlangsung hingga 7 April dengan melibatkan sekira 10.000 personel pasukan AS. Korea Utara melihat latihan-latihan bersama itu sebagai ancang-ancang untuk melakukan serangan. Korut juga menganggap latihan militer bersama AS-Korut akan makin mengobarkan suhu ketegangan militer yang sebelumnya sudah mendidih. URUS DIRI KALIAN SENDIRIDuta besar Korea Utara mengatakan kepada diplomat badan hak asasi manusia PBB untuk mengurus diri mereka sendiri sebelum pemungutan suara pada Jumat, untuk menuntut negara itu menghadapi mahkamah internasional atas kejahatan kemanusiaan mirip dengan kejahatan masa Nazi.Penyelidik PBB pada Februari mengatakan kepala keamanan dan kemungkinan pemimpin besar Kim Jong-un harus diadili karena memerintahkan penyiksaan sistematik, pembunuhan dan kelaparan, dan menyebut kejahatan itu sangat mirip dengan yang terjadi pada Perang Dunia Kedua.Dewan HAM PBB di Jenewa mengadopsi sebuah resolusi, yang diajukan oleh Jepang dan Uni Eropa serta didukung oleh Amerika Serikat dan Korea Selatan, yang meminta Dewan Keamanan PBB untuk meminta pertanggungjawaban atas kejahatan itu.Sebanyak 30 negara mendukung resolusi itu, enam menentang, dan 11 negara abstain.Dalam debat itu, Dubes Korea Utara So Se Pyong menolak resolusi, dan mengatakan kepada forum: "Urus diri kalian sendiri", sehingga membuat para delegasi tertawa pada hari terakhir sesi empat minggu untuk memeriksa aksi kekerasan di seluruh dunia."Kerja sama tidak bisa disandingkan dengan konfrontasi," katanya.Resolusi itu merekomendasikan "bahwa laporan COI (komisi penyelidikan) diserahkan melalui Sidang Umum ke Dewan Keamanan untuk dipertimbangkan dan aksi yang perlu, termasuk melalui pertimbangan rujukan situasi HAM ke mekanisme pengadilan kejahatan internasional yang sesuai".Meski demikian, negara-negara Barat dan Asia mengakui bahwa untuk saat ini kemungkinannya tipis untuk meminta pertanggungjawaban Korea Utara atas kejahatan kemanusiaan serta mempengaruhi negara yang terisolasi itu.Tiongkok dan Rusia yang mempunyai hak veto di DK PBB termasuk diantara negara-negara yang menentang resolusi itu.Dewan HAM PBB juga memperpanjang mandat bagi Marzuki Darusman, penyelidik untuk Korea Utara, selama setahun dan setuju mendirikan kantor lapangan untuk membantunya mengumpulkan lebih banyak bukti dan pengakuan.(AFP/Ant/ r)