Kotapinang (SIB) -Anggota DPRD Kabupaten Labusel mendesak Pemkab untuk bertindak tegas terhadap pangkalan nakal dan mencari solusi terkait kelangkaan elpiji bersubsidi 3 Kg yang terjadi dalam sebulan terakhir.Desakan itu diungkapkan H Edimin kepada SIB di Kotapinang, Rabu (18/10). Menurutnya, kelangkaan terjadi disinyalir karena adanya ulah pangkalan nakal yang menjual elpiji tersebut ke luar daerah."Saya sudah telusuri, tidak ada pengurangan pasokan elpiji 3 Kg dari SPBE kepada agen dan pangkalan. Namun di lapangan ternyata masyarakat sulit mendapatkan. Disinyalir ada pangkalan yang sengaja menjual ke daerah lain. Pemkab harus mengambil langkah tegas terkait masalah ini," katanya.Politisi PAN itu juga mengharapkan adanya solusi sementara dari Pemkab untuk mengatasi kelangkaan yang menyebabkan melambungnya harga elpiji bersubsidi tersebut. Semestinya kata dia, Pemkab menggalar operasi pasar, sehingga masyarakat tidak mengalami kesulitan. "Mengapa sejauh ini Pemkab belum memiliki langkah konkret untuk membantu masyarakat," katanya.Sementara itu Kabag Administrasi Perekonomian Setdakab Labusel, M Ali Siregar yang dikonfirmasi mengatakan, Pemkab sudah berupaya dan akan bekerja sama dengan Pertamina untuk melaksanakan operasi pasar di sejumlah wilayah. Namun kata dia, sampai saat ini permohonan Pemkab itu belum direspon Pertamina. "Kami sudah layangkan suratnya. Rencananya minggu ini mulai dilaksanakan operasi pasar. Mengenai dugaan panglalan nakal, kami juga sedang mengawasi dan akan melakukan pembinaan. Bila ditemukan adanya penyimpangan, maka izin pangkalan tersebut akan dicabut," katanya.Sementara itu berdasarkan pengamatan wartawan, hingga kini masyarakat masih kesulitan mendapatkan elpiji 3 Kg. Kalau pun ada, warga terpaksa membeli dengan harga jauh melebihi HET. "Sampai sekarang masih sulit mendapatkan elpiji. Kalaupun ada, harganya mahal," kata warga lingkungan Kalapane Kelurahan Kotapinang Cintra (35). (F08/h)