Rantauprapat (SIB) -Proyek pemasangan tower wifi dan website secara serentak di seluruh kantor desa se Kabupaten Labuhanbatu yang memanfaatkan Alokasi Dana Desa (ADD) menjadi perhatian serius Kejaksaan Negeri (Kejari) Labuhanbatu. Kejari bahkan telah memanggil 35 Kades untuk dimintai keterangan terkait dugaan korupsi (mark-up) anggaran merealisasikan proyek yang disebut-sebut melibatkan anak bupati, Kamis (2/11).Kepala Seksi Intelijen Kejari Labuhanbatu, Ricardo Marpaung tidak bersedia memberi keterangan terkait pemeriksaan para kepala desa (Kades) tersebut."Maaf ya, saya belum bisa kasih keterangan," sebut Ricardo menjawab para wartawan di kantor Kejari Labuhanbatu Jalan Sisingamangaraja Rantauprapat.Namun sumber menyebut ada 35 Kades yang dipanggil untuk diperiksa Kamis. Mereka akan dimintai keterangan terkait proyek tower wifi dan website desanya."Informasinya sekitar 35 orang yang dipanggil dan diperiksa hari ini (Kamis). Nggak tahu entah datang semua atau tidak," sebut sumber di kantor.Pantauan SIB, Kades-kades sudah datang memenuhi panggilan Kejari itu pada pukul 10:00 WIB. Mereka kemudian melapor ke pihak sekuriti, kemudian petugas pengamanan kantor mengarahkan para Kades ke bidang Intelijen. Para Kades diperiksa di bagian Intelijen. Mereka dimintai keterangan secara bergantian. Tim Kejari memanfaatkan 4 ruangan untuk memeriksa Kades-kades. Sekali masuk ke ruang periksa 7 orang. Sebagian menunggu giliran di ruang tunggu, pos sekuriti.Kades-kades yang datang memenuhi panggilan Kejari Labuhanbatu, antara lain Bandarkumbul, Afdeling II Kecamatan Bilah Barat, Linggatiga, Pondokbatu, N-3, Pematangseleng. Gunungselamat dan Bandartinggi Kecamatan Bilah Hulu, Negerilama Seberang dan Seitampang Kecamatan Bilah Hilir, dan lainnya dari 3 kecamatan tersebut.Informasi yang dihimpun SIB, Rencana Anggaran Biaya (RAB) setiap desa diduga telah dirubah. Ada pula Kades mengaku mereka dikumpul dulu di kantor dinas terkait sebelum ke kantor kejaksaan. Sebelumnya, santer jadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat, RAB untuk pengadaan tower wifi dan website masing-masing desa sebesar Rp38 juta. Namun pada saat Kades datang memenuhi panggilan kejaksaan membawa berkas-berkas yang berhubungan dengan tower wifi, RAB untuk proyek tersebut menjadi Rp32 juta, dan angka itu disebut-sebut seragam dalam kwitansi, baik di desa yang kadesnya dijabat pelaksana harian (Plh).Beberapa Kades mengakui dipanggil pihak kejaksaan terkait proyek tower wifi dan website desa."Ya, mau diperiksalah terkait tower wifi," kata seorang Kades yang tidak brrsedia disebut namanya, menjawab wartawan di ruang tunggu bagian luar kantor Kejari Labuhanbatu.Disiarkan SIB sebelumnya, 75 desa di Kabupaten Labuhanbatu serentak membangun tower wifi dan website menggunakan ADD. Anggaran pengadaan menara triangle itu mencapai Rp38 juta. Dana pembangunan tower wifi setinggi 25 meter itu diduga di-mark-up. Bahkan tercium kental aroma korupsi, kolusi dan nepotismenya. Sebab, pemborongnya disebut-sebut anak pejabat teras di kabupaten ini.Penelusuran SIB di internet yang memuat sejumlah laman penyedia jasa pemasangan tower wifi, setiap batang/1 stik 5 meter tower triangle wifi untuk pemasangan area Medan, penyedia jasa mematok harga Rp1.200.000 - Rp1.500.000. Sedangkan untuk pemasangan tower triangle setinggi 25 meter akan dibutuhkan stik sambung 5 batang, sehingga biaya yang dibutuhkan untuk membangun tower triangle setinggi 25 meter berkisar Rp6 juta - Rp7,5 juta. Harga yang ditawarkan oleh para penyedia jasa pemasangan menara wifi tersebut sudah termasuk kabel sling, tapak pondasi, instalasi wifi berupa modem dan router serta biaya maintenance/pamasangan. Namun harga tersebut di luar biaya transportasi dan akomodasi."Itulah memang. Terlalu tinggi harganya. Kami takutnya sebenarnya kalau proyek ini jadi temuan penegak hukum. Tapi mau macam mana lagi, namanya itu sudah permintaan, kami tidak bisa menolak," kata seorang Kades meminta namanya tidak ditulis.Sementara, untuk jasa pembuatan website, sejumlah programer menawarkan jasa, di mana jasa berkisar Rp3,5 juta sampai Rp5 juta.Jika ditotal kebutuhan anggaran sewajarnya dalam pembangunan tower wifi dan pembuatan website desa berkisar Rp9,5 juta sampai Rp12,5 juta, di luar biaya transportasi, akomodasi teknisi dan pajak pertambahan nilai (PPn)."Memang kami pernah konsultasi kepada sejumlah teknisi dan tukang komputer, mark up harga jasa pemasangan itu terlihat dalam peluncuran proyek ini. Harga pemasangan tower wifi setinggi 25 meter tersebut berlipat-lipat dari harga pasar. Kalau dihitung-hitung, biaya wajar pembangunan tower wifi ditambah website desa antara Rp15 juta sampai Rp20 juta. Makanya kami para kepala desa sekarang sangat takut," ujar Kades.Sementara, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Zaid Harahap ketika dikonfirmasi wartawan terkait dugaan mark-up anggaran pendirian tower wifi 75 desa se Labuhanbatu, menyebut tidak mengetahui masalah tersebut, dan itu gawean Kades."Kami kan tidak tahu itu (dugaan mark up pembuatan tower wifi desa), karena yang punya gawean itu kepala desa. Mereka yang tahu berapa tingginya, berapa harganya, bagaimana spesifikasinya dan bagaimana prosesnya. Itu urusan kepala desa," kata Zaid.Proyek "wajib" ini menyeret nama anak Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap, Baikandi Ladomi Harahap yang diduga bermufakat dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa mengondisikan proyek tersebut dan dimonopoli salahsatu perusahaan yang disebut-sebut dikoordinir anak sulung bupati.Baikandi Ladomi Harahap ketika dikonfirmasi terkait dugaan mark-up anggaran pendirian tower dan website 75 desa se Labuhanbatu yang menyeret namanya, membantah dirinya terlibat dalam proyek itu."Kalau untuk proyek saya tidak main. Yang jelasnya saya hanya menampung pekerjaan yang memang sudah menjadi kemampuan saya sendiri," kata Baikandi, ketika dikonfirmasi wartawan melalui pesan mesengger.Nama Baikandi mencuat setelah sumber di lingkungan Pemkab Labuhanbatu membeberkan peranan putra bupati yang disuruh pulang dari Jerman setelah ayahnya memenangi Pilkada Labuhanbatu 2015. Baikandi disebut sebagai motor untuk menekan Kades melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) agar menerima perusahaan CV ZK sebagai pelaksana pekerjaan proyek pengadaan tower wifi dan website di 75 desa."Proyek tower wifi itu mainan si Baik (anak bupati). Kalau tidak percaya bisa dicek," kata salah seorang sumber di Pemkab Labuhanbatu yang tidak ingin disebut namanya. (BR6/c)