Kabanjahe (SIB) -Puluhan warga yang menyebut dirinya Gerakan Rakyat Anti Penindasan (GANAS) menggelar aksi demo di halaman kantor DPRD Karo, Rabu (31/10).
Tuntutannya yakni mempertanyakan kepada anggota DPRD Karo terhadap kejelasan status pemegang hak kios yang berada di pelataran pajak buah Berastagi. Menurut mereka, selama kurang lebih 25 tahun telah dikelola warga sebagai tempat berjualan, namun pada tahun 2014 dipindah tangankan kepada warga lain secara sepihak oleh Pemkab Karo melalui Dinas Pariwisata tanpa ada pemberitahuan sebelumnya kepada pengelola hak pertama. "Ini pada masa kepemimpinan Dinasti Sitepu menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata Karo pada saat itu," kata perwakilan warga.
Lanjutnya, penataan serta penetapan surat hak guna kios hanya dilakukan terhadap beberapa kios saja, sehingga terkesan tebang pilih. Sehingga pemegang hak pertama merasa keberatan karena awalnya, pemerintah hanya memberikan fasilitas tanah dan bukan bersama bangunannya. Oleh karena itu warga mengklaim, bangunan kios tersebut dibangun oleh masyarakat pemilik hak pertama yang mengelola tanah tersebut hingga dilakukan penataan oleh Pemkab Karo.
Warga pun diterima beberapa anggota DPRD Karo yakni Onasis Sitepu dari Fraksi PKPI, Thomas Jaferson Ginting dari Fraksi Gerindra, Ferianta Purba Dari Fraksi Golkar dan lainnya dan memanggil pihak terkait dalam hal ini Kepala Dinas Pariwisata Karo Ir Mulia Barus beserta stafnya.
Dengan perdebatan alot, anggota DPRD Karo menanyakan secara langsung kepada Kepala Dinas Pariwisata terkait persoalan yang dikeluhkan warga.
Kepala Dinas Pariwisata Ir Mulia Barus dalam jawabannya menyebut, kejadian dan kebijakan yang dilaksanakan itu jauh sebelum ia menjabat sebagai Kadis. Sehingga ia berjanji akan mempelajari dan akan menghadiri RDP yang akan digelar DPRD Karo di hari mendatang terkait persoalan ini.
Anggota dewan pun menyepakati dan mengagendakan RDP sesegera mungkin. "Kita akan menuntaskan permasalahan ini sampai selesai," kata mereka. (B02/h)