Sibolga (SIB)- Nelayan pukat ikan dan jaring udang beraudiensi ke Wali Kota Sibolga Syarfi Hutauruk meminta diberi ijin melaut."Wali Kota kiranya mau mengeluarkan kebijakan untuk kami gunakan pergi melaut," kata perwakilan nelayan A Sitinjak dan Dedy Pilang saat audiensi, Senin (5/11) di aula perkantoran Wali Kota di Jalan Sutomo Sibolga.Menurutnya, pasca pemberlakukan Permen KP Nomor 2/2015 tentang larangan alat tangkap ikan jenis pukat membuat ribuan keluarga nelayan di Sibolga kucar-kucir."Banyak anak-anak kami putus sekolah ditambah lagi penghasilan keluarga yang minim dikarenakan kami tidak pergi lagi melaut," katanya seraya menambahkan, pihaknya bekerja sudah ketakutan karena tidak ada lagi kepastian di laut.Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Sibolga mengatakan tidak memiliki wewenang dalam hal memberi ijin para nelayan pukat ikan melaut karena sebagai pemerintah daerah dirinya turut menjalankan kebijakan pemerintah pusat.Namun demikian, ia tidak bisa juga membiarkan rakyatnya jadi sengsara sehingga dirinya memiliki juga kewajiban untuk menindaklanjuti aspirasi para nelayan."Pemko Sibolga akan mengundang instansi terkait di antaranya PSDKP, Lanal Sibolga, Polairud dan HNSI untuk menyahuti aspirasi ini,' katanya.Wali Kota mengaku sudah kesal dengan kondisi seperti ini karena sudah berlarut-larut namun kementerian tidak ada penyelesaian yang baik."Kita berharap menteri memberi alternatif dan solusi atas kebijakan yang dibuatnya sehingga kehidupan nelayan tidak terancam," katanya seraya menambahkan hingga saat ini bantuan kementerian yang dijanjikan belum juga terealisasi.Ironisnya, alat tangkap cangkang yang sejenis pukat ikan justru diperbolehkan digunakan melaut untuk beberapa daerah terkecuali untuk Sibolga.Turut hadir Ketua HNSI Kota Sibolga Ilham Zeb Tumori, Wakil Wali Kota Edipolo Sitanggang, Sekda Kota Sibolga Jusuf Batubara dan Kadis Kelautan dan Perikanan Kota Sibolga Binsar Manalu dan puluhan nelayan. (G04/f)