Aekkanopan (SIB) -Krisis ekonomi yang terjadi di Luar Negeri (LN), khususnya di negara India, Pakistan dan RRT (3 negara yang paling banyak membeli minyak kelapa sawit Indonesia) memicu anjloknya harga kelapa sawit di Indonesia. Hal itu disampaikan anggota DPR RI dari Partai Gerindra Ir Salomo P Hutabarat kepada warga Desa Poludogom, Kecamatan Kualuh Hulu yang mengeluh karena anjloknya harga kelapa sawit saat reses masa sidang I tahun 2018-2019 di Dusun II Aeksordang, Desa Pulodogom, Kecamatan Kualuh Hulu, Sabtu (10/11).
Politisi kelahiran Membangmuda, Kecamatan Kualuh Hulu itu menjelaskan, sekira 32 juta ton produksi minyak kelapa sawit (cpo=crude palm oil) Indonesia setiap tahunnya. Sebanyak 16 juta ton cpo diolah dan digunakan di dalam negeri dan sekira 16 juta ton lagi ekspor ke luar negeri.
Negara yang paling banyak membutuhkan cpo itu lagi terjadi krisis ekonomi sehingga permintaan negara itu rendah yang akibatnya menumpuk cpo di dalam negeri. Saat ini, cpo menumpuk karena tidak laku dijual ke luar negeri, akibatnya harga jual kelapa sawit rakyat rendah di dalam negeri, imbuh anggota Komisi X DPR RI tersebut.
Pemerintah diharapkan segera mencari solusi agar harga kelapa sawit kembali membaik. "Jangan lagi pemerintah terlena dan secepatnya pemerintah bertindak misalnya sesegera mungkin membangun pabrik untuk industri hilir kepala sawit dan dengan berdirinya pabrik-pabrik itu diyakini akan dapat menjawab keluhan petani kelapa sawit," imbuh suami Ketua DPC Gerindra Labura Ir ND Retno Sitowulan.
Saat reses, warga mengeluh dan mempertanyakan kenapa harga kelapa sawit dan karet anjlok. Menurut warga desa itu yang umumnya petani karet dan kelapa sawit, harga kalapa sawit terkini Rp 975 / Kg, padahal harganya pernah mencapai Rp 2000/Kg. Harga karet juga pernah mencapai Rp 20.000/Kg dan beberapa tahun terakhir sampai sekarang harganya hanya Rp 6000/Kg.
Saat reses di Desa Gunungmelayu, Kecamatan Kualuh Selatan, Salomo Hutabarat menerima masukan berkaitan pendidikan dan mahalnya buku. Mengenai masalah KTP juga menjadi masukan untuk dibawa ke DPR RI.(F09/d)