Pematangsiantar (SIB)
Komisi I DPRD Pematangsiantar menunggu hasil rapat Kemendagri dan Kemenpan RB menyangkut implementasi uang TPP (tunjangan perbaikan penghasilan) ASN (aparatur sipil negara) tenaga fungsional di Puskesmas dan RSUD Djasamen Saragih.
Demikian penjelasan Baren Alijoyo Purba SH Sekretaris Komisi I DPRD Pematangsiantar kepada wartawan SIB di ruangan komisinya, Selasa (14/1) terkait pihaknya telah melakukan konsultasi ke kantor Kemendagri tanggal 10 Januari 2020 lalu.
Baren Alijoyo Purba bersama Arif Dermawan Hutabarat SPd ditugasi pimpinan DPRD Pematangsiantar konsultasi ke kantor Kemendagri di Jakarta, menyangkut implementasi uang TPP untuk tenaga fungsional ASN bertugas di Puskesmas dan RSUD Djasamen Saragih.
Keterangan dikumpulkan, Komisi I DPRD sudah dua kali mengadakan RDP (rapat dengar pendapat) dengan Kadis Kesehatan dr Ronal Saragih dan Plt Kepala BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Pemko Pematangsiantar Zainal Siahaan menindaklanjuti aspirasi lebih limaratusan orang ASN tenaga fungsional bertugas di Puskesmas dan RSUD Djasamen Saragih mulai tahun 2014 sampai akhir 2019, tidak pernah menerima uang TPP.
Lantas Komisi I DPRD Pematangsiantar diwakili Baren Alijoyo Purba Sekretaris Komisi I DPRD didampingi Arif Dermawan Hutabarat melalui surat tugas No 17/38/DPRD ditandatangani Timbul M Lingga SH (Ketua DPRD) memerintahkan konsultasi ke kantor Kemendagri, mencari tahu metode penyaluran dana TPP Rp 84 miliar di APBD 2020 Kota Pematangsiantar.
Rupanya mengacu surat edaran Kemenpan RB tanggal 17 Desember 2019, uang TPP untuk ASN tidak dibenarkan melebihi TPP tahun 2019. "Tidak dibenarkan melebihi uang TPP tahun 2019," ungkap Baren Alijoyo Purba menuturkan ulang isi surat edaran Kemenpan RD dimaksud.
Ditanya bagaimana tindaklanjut implementasi dana TPP Rp 84 miliar tahun 2020 untuk ASN, dijawab "kita tunggu hasil pertemuan Kemendagri dan Kemenpan RB." (S02/q)