Gunungsitoli (SIB)
Sebagai apresiasi atas kerjasama yang komprehensif dalam mendorong kepatuhan wajib pajak di Kepulauan Nias, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumut II memberikan penghargaan kepada 5 kepala daerah di Kepulauan Nias serta para tokoh dan stakeholder, Senin (24/2) di lobi Grand Kartika Restaurant Gunungsitoli.
Kakanwil DJP II, Romadhaniah MEc mengatakan, penghargaan diharapkan dapat merangsang kerjasama dengan Pemda di Nias lebih meningkat dengan out put, kepatuhan wajib pajak lebih tinggi di masa mendatang. "Bukan hanya surat pemberitahuan pajak tahunan (SPT) dari Pemda, secara menyeluruh kita mengharapkan kepatuhan SPT dari masyarakat luas di Nias," terang Romadhaniah didampingi Kepala Pajak Pratama (KPP) Sibolga Daniel Zebua dan Kepala KP2KP Gunungsitoli Putra Arif Simanjuntak.
Tokoh masyarakat, tokoh agama dan stakeholder juga harus turut bekerjasama, sebab mereka punya komunitas dan jemaat yang dapat diprovokasi dalam menggugah sadar pajak. "Kita tahu penerimaan negara dari pajak salah satu yang tertinggi, diperuntukkan membangun negara dalam segala aspek," katanya.
Sementara Kepala KPP Sibolga, Daniel Zebua menjelaskan, penghargaan yang diterima para Kada dan tokoh merupakan apresiasi dari Kemenkeu atas kepedulian terhadap pajak. Ia juga mengharapkan kerjasama ditingkatkan pada tahun 2020.
Kabid P2 Humas Kanwil DJP Mukhammad Faisal Artjan juga turut memberikan penghargaan kepada tokoh dan stakeholder antara lain, Kapolres Nias AKBP Deni Kurniawan, Kapolres Nisel AKBP I Gede Nakti Widhiarta, Kajari Gunungsitoli Futin Helena Laoli MH, Kajari Nisel Rindang Onasis MH, Ephorus BNKP Dr Tuhoni Telaumbanua, Pembina Vihara Tapak Wong, Tokoh masyarakat Mayjen (Purn) Christian Zebua. Para pengusaha wajib pajak juga diberi apresiasi.
Pendirian KPP
Sementara, 4 bupati dan 1 wali kota di hadapan Kakanwil DJP Sumut II kompak memohon agar didirikan kantor KPP di Pulau Nias. Mereka antara lain, Wali Kota Gunungsitoli Ir Lakhomizaro Zebua, Bupati Nias Sokhiatulo Laoli, Bupati Nias Barat Faduhusi Daeli, Bupati Nias Selatan Dr Hilarius Duha dan Bupati Nias Utara M Ingati Nazara diwakili Wabup Haogosochi Hulu.
Kelima kepala daerah mengatakan, Kakanwil diharapkan segera menyerap aspirasi masyarakat Nias dengan pendirian KPP.
Ketiadaan kantor pajak pratama di Pulau Nias menyebabkan kesulitan masyarakat, khususnya pengusaha dalam berkoordinasi dan membayarkan kewajiban di KPP Sibolga. Para Kada mengatakan, keengganan masyarakat ke Sibolga membuat penerimaan pajak di Nias kurang maksimal. Dengan adanya KPP kepatuhan masyarakat akan meningkat. Sementara Kakanwil mengaku akan menyampaikan permintaan itu kepada menteri. (BR9/f)