Simalungun (SIB) -Menindaklanjuti laporan dugaan penyimpangan penyaluran BLT (bantuan langsung tunai) Dana Desa tahun 2020 di Nagori Pardomuan Bandar Kecamatan Silau Kahean, tim jaksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Simalungun, turun ke lokasi baru-baru ini.
"Tim intelijen dipimpin Augus Fernando Sinaga SH sudah turun ke lokasi guna melakukan penelusuran terkait laporan warga tentang dugaan penyimpangan penyaluran Dana Desa (DD) di nagori dimaksud," ucap Kajari Simalungun melalui Kasi Intelijen Ratno Timur H Pasaribu SHMH kepada wartawan, Kamis (22/4).
Lima orang warga Nagori Pardomuan Bandar dikordinir Rosman Purba (55), mendatangi kantor jaksa tersebut, Kamis (22/4) pagi. dengan tujuan untuk menanyakan hasil penelusuran tim jaksa terkait dugaan penyimpangan tersebut. "Kasi intel sedang mengikuti brifing di ruang Kajari dan menyilahkan menunggu di ruang parkir," ucap Rosman Purba menirukan arahan dari petugas piket PTSP.
Menurut Purba, hingga dua jam lebih mereka menunggu, namun belum ada panggilan dari petugas piket.Kemudian ke lima warga itu bergegas untuk pulang. Sebelum meninggalkan kantor jaksa tersebut, Rosman Purba kepada wartawan menyatakan, jika mereka akan kembali lagi hingga mendapat jawaban pasti dari Kajari atau Kasi Intel.
"Ini sudah ke tiga kalinya kami mendatangi kantor jaksa untuk menanyakan perkembangan laporan kami terkait dugaan penyimpangan penyaluran BLT Dana Desa yang diduga dilakukan oleh oknum Pangulu Pardomuan Bandar," ucap Rosman Purba.
Menurut Rosman Purba, ulah oknum pangulu JP sudah pernah dilaporkan warganya ke Kejari Simalungun 25 Maret 2021. Kemudian untuk kedua kalinya laporan yang sama kembali disampaikan Senin 5 April 2021.
Warga dalam laporannya menyebutkan, penyaluran BLT Dana Desa tahun 2020 hingga laporan ini disampaikan ke jaksa, hanya 4 kali disalurkan yakni April, Mei dan Juni sebesar Rp 600 ribu. Kemudian Desember 2020 sebesar Rp 900 ribu per KK.
Alasan pangulu kepada warga, Dana Desa digunakan untuk fisik yakni pembangunan Jalan Dusun Bandar Silou. Padahal setahu warga jalan tersebut sudah dibangun pada tahun 2018 lalu.
Pengelolaan Dana Desa juga tidak transparan khususnya dalam penyelenggaraan pembangunan desa yang bersumber dari Dana Desa.Hal itu menurut warga, pangulu dengan sengaja tidak memasang papan transparansi di depan kantor pangulu tersebut.
Terhadap laporan warga tersebut, tim intelijen Kejari Simalungun sudah turun ke lokasi yang dilaporkan dan akan menindak lanjutinya sampai tuntas, sebut Pasaribu. (D2/a)