Jakarta (SIB) -Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak SH MH mengungkapkan melalui budaya pelayanan Cepat, Akurat, Komunikatif, Akuntabel, dan Produktif (CAKAP), jajarannya bertekat kuat meraih Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), Kementerian pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).
"Kami yakin mampu memenuhi target yang telah kami canangkan dalam meraih WBBK. Untuk itu, Puspenkum Kejaksaan Agung telah menetapkan 4 orang sebagai agen perubahan dan 4 orang sebagai duta pelayanan untuk memperlancar pembangunan budaya pelayanan yang Cepat, Akurat, Komunikatif, Akuntabel, dan Produktif,"kata Leonard Eben Ezer Simanjuntak saat dihubungi SIB, Minggu (25/4).
Menurutnya, budaya pelayanan CAKAP, harus dapat diaplikasikan ke dalam 6 pilar area perubahan menuju goals yaitu, terciptanya birokrasi yang baik dan bersih (good and clean governance), pelayanan prima (service excellent), dan meningkatnya kepercayaan publik (public trust) yang dibingkai dengan komitmen, kontinu, dan konsisten.
Inovasi sederhana sekalipun, sambungnya, apabila dirasakan manfaatnya oleh masyarakat seperti inovasi sedia payung sebelum hujan jelas mempermulus jalan menuju WBBM. Apalagi dengan adanya keharusan menampilkan inovasi di setiap layanan dan keterlibatan serta pemahaman seluruh pegawai Puspenkum niscaya WBBM bakal dalam genggaman.
Tahun 2019 yag silam, beber Kapuspenkum yang akrab dipanggil Leo itu, mengungkapkan Kemenpan-RB telah mengakui Satker Puspenkum berhasil meraih predikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Saat itu, berdasarkan 6 area perubahan, yaitu: Manajemen Perubahan; Penataan Tata Laksana: Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia; Penguatan Akuntabilitas Kinerja; Penguatan Pengawasan dan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.
Leo menuturkan, pencanangan sebagai salah satu tahapan dalam proses pembangunan zona integritas mengandung pernyataan komitmen dari pimpinan dengan melibatkan seluruh jajaran pegawai dalam pelaksanaan reformasi birokrasi untuk menularkan semangat dan visi yang sama. Oleh karena itu, setelah pencanangan ini diharapkan semua jajaran Pusat Penerangan Hukum segera untuk menyiapkan rencana aksi konkret guna mensukseskan tercapainya predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Untuk meraih WBBM, sambungnya, bukanlah perkara mudah. Predikat WBBM diberikan kepada unit kerja pelayanan percontohan yang tidak hanya mampu mencegah praktik KKN, namun juga mampu memberikan pelayanan publik berkualitas.
“Saya berharap budaya CAKAP dapat menjadi alat untuk meningkatkan kualitas pelayanan Puspenkum, sekaligus memberikan kepuasan bagi masyarakat. Komitmen dan keberhasilan dalam membangun budaya
CAKAP. Diharapkan role model yang kami terapkan ini bisa menjadi, inspirasi dan penggerak bagi jajaran penkum di daerah,â€pungkasnya. (H3/c)