Medan (SIB)
Tim Sarcopagus Indonesia dan North Sumatera Tourism Board (NSTB), Sabtu (15/5) pekan lalu menggelar temu diskusi dan bincang publik tentang Eksistensi dan Atensi Pelestarian Budaya Batak, khususnya di masa pandemi saat ini. Forum dialog terbatas (sesuai Prokes) berlangsung di aula terapung Kenanga Garden Jalan Djamin Gintings Medan Selayang.
"Forum bincang budaya Batak ini menampilkan pembicara dan peserta dari kalangan pakar sejarah, ahli arkeologi, budayawan Batak, seniman Batak, praktisi wisata dan pengurus Ormas Batak seperti Komite Independen Batak (KIB) Horas Bangso Batak (HBB) dan Forum Peduli Samosir Nauli (For Pesona). Hal menarik dari diskusi ini adalah fakta bahwa warga Bumi Tapanuli yang selama ini dikenal dengan sebutan 'Bangso Batak' ternyata sudah mengenal dan menerapkan sistem otonomi dalam tata kelola dan tata laksana pemerintahan sebelum negeri ini (RI) menerapkan dan memberlakukan sistem otonomi daerah (Otda) pada era reformasi berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah," ujar Ir Raya Timbul Manurung, praktisi wisata NSTB selaku moederator acara, kepada pers di Medan, Sabtu (22/5).
Menegaskan perjalanan sejarah otonomi dalam pemerintahan daerah di Indonesia mulai era kolonial (1903-1922), era Jepang (1941-1945), orde lama (1959-1965), orde baru (1966-1998) bahkan hingga era reformasi sejak 1999, ternyata masih mem-posisi-kan warga Tapanuli atau 'Halak Bangso Batak' masih bernasib minoritas, sehingga butuh penguatan status penerapan adanya cultural society dan social society secara berkesinambungan.
Dia mencetuskan hal itu dalam temu pers ekspos resume dialog di resto Coffe Dante Jalan Saudara Medan. Diskusi itu menampilkan pakar sejarah dan budayawan senior Prof Dr Bungaran Antonius Simanjuntak (Pak BAS) dari Unimed, budayawan Batak Mangatas Pasaribu dari Seni Rupa Unimed dan Thomson Hutasoit dari Opera Batak. Dari kalangan ahli arkeologi hadir Dr Ketut Wiradnyana dan Lucas Partanda Koestoro DEA dari Balai Arkeologi Sumatera Utara, praktisi wisata Ir Henry Hutabarat dan Ir Raya Timbul Manurung MSc serta Jhoni Siahaan, rohaniawan Pdt. Estomihi Hutagalung. Peserta lainnya adalah Octavianus Matondang, Maruli Tobing, Lamser Sihombing, Johanes Simanjuntak, dan Rita Margaretha Setianingsih. Plus peninjau Imsah Barisi Lumbantoruan (aktivis) dan Ketua Umum KIB Captain R Tagor Aruan.
Secara khusus, BAS menyebutkan ada delapan hal pokok yang harus dilakukan sebagai upaya lebih keras untuk mempertajam eksistensi budaya Batak, khususnya untuk mengatasi aksi dan wacana maupun paparan budaya Batak yaang masih terkesan 'abu-abu' selama ini, termasuk dalam hal peran dalam pemerintahan di masa otonomi daerah.
"Konsep atau sistem otonomi dalam pemerintahan daerah seperti yang berlaku di Indonesia saat ini, sebetulnya sudah ada sejak dahulu kala di Tano Batak (Bumi Tapanuli), misalnya berupa institusi yang disebut 'Bius' (kesatuan masyarakat desa yang dipimpin seorang kepala kelompok yang disebut 'Raja Bius'. Pada masa lalu di Tanah Batak sudah ada perang demokrasi ketika Raja Sisingamangaraja XII melawan tentara Belanda. Fakta lainnya adalah sebutan "Ompui Ephorus" kepada Nommensen sebagai pemimpin umat Nasrani di Tanah Batak karena merintis masuknya agama Kristen ke Sumatera Utara," katanya dalam paparan dialog tersebut.
Hal senada juga diutarakan Ketut Wiradyana, bahwa indikasi arkeologis menunjukkan sistem pemerintahaan dan tata budaya atau adat istiadat Bangso Batakternyata berkaitan dengan budaya Austronesia sebagai konsep dasar yang mengacu pada model demokrasi.
"Dalam upaya pelestarian budaya Batak, memang harus diperhatikan nilai-nilai penting budaya yang dimiliki.Misalnya materi arkeologi yang berkenaan dengan keberadaan budaya dan pemerintahan Bangso Batak. Dari hasil penelitian di Samosir, khususnya di desa Limbong, Garoga-Simanindo dan Sianjurmulamula, belum banyak data yang memperkuat konteks asal usul Batak karena sebagian besar temuan arkeologisnya relatif masih muda," katanya bertayang data.
Namun, ujar Ketut, hal nyata yang harus dikembangkan dalam pelestarian budaya Batak adalah penguatan karaktermelalui aktifitas arkeologis di Tano Batak.Hal ini didukung Henry Hutabarat yang juga Kordinator Tim Sarcopagus Indonesia yang menemukan Candi Batak di Samosir pada awal Desember 2019 lalu, bahwa gerakan pelestarian Budaya Batak, khususnya di masa pandemi, adalah penguatan karakter mulai di kalangan milenial untuk penerapan komunikasi ber-Bahasa Batak setiap kali berhubungan dialog sehari-hari.
"Pembentukan karakter periode umur emas menunjukkan sinyal kekhawatiran generasi muda Batak akan masa depan 'Bona Pasogit'. Bukan hanya karena dampak pandemi pada aspek sosial ekonomi, tapi juga aspek budaya karena orang Batak masih banyak yang tinggal di desa -desa yang sulit dijangkau, lalu jarang pula menggunakan bahasa Batak jika sudah pindah ke kota," katanya prihatin.
Raya Timbul Manurung, praktisi wisata yang juga pengurus gereja (HKBP Pabriktenun Medan), menyebutkan periodesasi karakter pada Bangso Batak, memang telah melahirkan tokoh-tokohyang berjasa di berbagai bidang pada zamannya, termasuk bidang pemerintahan. Selaku moderator diskusi, dia menyebutkan sejumlah nama tokoh Batak di masa lalu mulai era pengaruh Eropa (Belanda atau Jerman), era pra-kemerdekaan hingga orde baru dan reformasi.
"Salah satu upaya eksistensi budaya Batak adalah gerakan atensi lintas pihak. Misalnya, kita ingin ada desa budaya khas Batak yang diapresiasi langsung Presiden Jokowi secara spesifik ketika mengunjungi sanggar Bagong di Padepokan Semar Yogyakarta pada 10 Maret lalu. Kenapa kita tidak giring Jokowi menyumbang benang ulos ke sanggar pusat ulos di Sibandang Samosir, misalnya, untuk atensi dan motivasi atas kesulitan warga perajin ulos untuk mendapatan benang bahan baku ulos selama 40 tahun lebih, hingga kini," katanya prihatin. (A5/f)