Medan (SIB)
Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kota Medan Burhanuddin Sitepu SH mengatakan, fraksinya mempertanyakan hasil PPKM yang sudah digulirkan saat ini mulai dari PPKM Mikro, PPKM Darurat dan PPKM Level 4. Apa hasil dari PPKM tersebut sampai saat ini belum ada disampaikan ke publik. Padahal kebijakan PPKM sudah membuat masyarakat menjadi resah bahkan menjadi sengsara.
“Inilah yang kita harapkan kepada Wali Kota Medan Bobby Nasution untuk menyampaikan ke masyarakat Kota Medan apa- apa saja hasil dari kebijakan PPKM di Kota Medan ini," kata Burhanuddin kepada wartawan, Senin (2/8) di ruang kerjanya lantai 6 gedung DPRD Medan.
Burhanuddin menjelaskan, pengalaman dirinya dari rumah ke Kantor DPRD Kota Medan yang berada di inti Kota Medan sebelum PPKM Darurat diberlakukan hanya memerlukan waktu 20 menit, namun setelah diberlakukan PPKM Darurat memerlukan waktu 1 jam untuk sampai ke DPRD Kota Medan.
"Kepada Pemko Medan, segera sampaikanlah ke publik hasil-hasil dari pemberlakukan PPKM Darurat yang baru saja dilaksanakan itu sehingga masyarakat bisa melihat dan melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemko Medan yang diambil terkait penangangan Covid-19 ini," ungkapnya.
Menurut Burhanuddin, masyarakat selama ini tidak akan ke luar rumah kalau tidak penting. Terlebih pada masa PPKM Darurat, tentu tidak akan mau orang berkeliaran. Tapi bagi orang yang benar-benar harus bekerja, penyekatan sangat merepotkan, karena harus keliling mencari jalan yang tidak disekat.
Selain itu, lanjut dia, Fraksi Demokrat mempertanyakan penggunaan anggaran Covid-19 yang digunakan di Kota Medan. Karena sampai saat ini fraksi ini tidak tahu berapa sebenarnya anggaran penanganan Covid-19 yang sudah digunakan di Kota Medan ini. Padahal masyarakat banyak mempertanyakan penggunaan anggaran Covid-19 ini.
Ketua DPC Partai Demokrat itu mengungkapkan, di sinilah Pemko Medan harus menjelaskan kepada masyarakat ke mana saja anggaran Covid-19 yang sudah diberikan itu digunakan selama kurun waktu 2 tahun terakhir ini." Ini kita selalu ditanyai masyarakat tentang penggunaan anggaran Covid-19 sementara kita juga tak tahu penggunaannya ke mana," terangnya. (A8/d)