Binjai (SIB)
Pemerintah Kota Binjai akan mengalokaikan anggaran pembayaran premi iuran BPJS KetenagakerjaanTenaga kerja non ASN, kontrak maupun honorer pada organisasi perangkat daerah (OPD).
Hal itu terungkap setelah Wali Kota Binjai Drs H Amir Hamzah MAP yang diwakili Sekretaris Daerah Kota Binjai H Irwansyah Nasution, SSos menghadiri secara virtual acara Sosialisasi Surat Edaran Gubsu Nomor 560/7095/2021 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Ruang Rapat III Balai Kota Binjai, Senin (23/8).
Dalam acara itu Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi menyampaikan bahwa kegiatan itu adalah bagian dari optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja non-ASN, kontrak (termasuk tenaga pengajar/guru kontrak dan penyelenggara Pemilu) dan atau tenaga kerja honorer.
“Guna memenuhi hal tersebut, diminta kepada seluruh Bupati dan Wali Kota yang mempekerjakan tenaga kerja non ASN, kontrak maupun honorer pada organisasi perangkat daerah (OPD) untuk melakukan pengkajian dan pengalokasian anggaran guna pemenuhan pembayaran premi iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja sesuai ketentuan yang berlaku.â€, ujarnya.
Gubernur juga meminta Bupati dan Wali Kota memastikan terdaftarnya seluruh tenaga kerja pada program BPJS Ketenagakerjaan antara lain Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP).
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Binjai menyampaikan terima kasih kepada jajaran BPJS Ketenagakerjaan atas penyelenggaraan isi Surat Edaran Gubernur Sumatera Utara tentang perlindungan bagi tenaga kerja .
“Ini bukanlah pekerjaan yang seketika bisa kita ubah, karena membangun kesadaran yang berbentuk premi setiap bulannya bukanlah sesuatu yang mudah. Meskipun demikian kita tidak boleh lelah, agar kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di wilayah kita ini bisa semakin bertambah.â€, ujarnya.
Turut Hadir Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kota Binjai Mulyana, Asisten III Administrasi Umum Drs Meidy Yusri, Kepala Bawaslu Arie Nurwanto, Kepala Dinas PMPTSP Ismail Ginting, Kepala KPU Zulfan Effendi.(A06/c)