Jakarta (SIB)
Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono mengungkapkan Indonesia perlu melakukan reorientasi strategi tentang pembangunan nasional, yaitu seyogyanya tidak lagi berbasis pada kontinental. Menurutnya, hal ini perlu dilakukan karena ada delapan provinsi yang berbasis kepulauan, dua ada di barat dan enam ada di timur.
"Arah kebijakan pembangunan memang harus kita selaraskan atau setarakan. Asas keadilan harus kita lakukan, kita harus berpihak ke delapan provinsi daerah kepulauan ini," ujar Nono dalam keterangan tertulis, Kamis (30/9).
Dalam diskusi Obrolan Senator bertajuk Pembangunan Daerah Kepulauan Dalam Mengoptimalkan Potensi Negara Maritim di Media Center DPR, kompleks Parlemen, Jakarta kemarin, Nono menyayangkan RUU yang sudah kali ke empat atau periode ke empat diperjuangkan ini belum ada respons serius dari Pemerintah.
"Kita berharap ada respons dari Pemerintah untuk bisa secepatnya membahas RUU ini agar selesai dan kemudian bisa kita lakukan optimalisasi tentang kemaritiman, khususnya menyangkut kondisi pembangunan daerah kepulauan dan pesisir," tutur Nono.
Selain itu, menurut Nono ada persoalan-persoalan penting yang harus terjawab, yaitu ada beberapa daerah khususnya daerah kepulauan, yang seharusnya menjadi persoalan serius, seperti terjadinya disparitas.
"Kalau kita lihat disparitas pembangunan kita baik antara kawasan, khususnya antara Jawa dan Luar Jawa, pulau besar dan yang berbasis kepulauan, ada persoalan serius di situ," ucap Nono.
Lebih lanjut, Nono menganggap jika bicara tentang RUU Daerah Kepulauan, harus ada korelasi dengan pembentukan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Atas dasar itu, DPD RI sangat berharap RUU Daerah Kepulauan diselesaikan.
"Indonesia sebagai poros maritim dunia, bukan sekadar visi dan cita-cita, tetapi tetapi juga berkaitan dengan doktrin, jadi Indonesia harus dibangun sebagai kekuatan maritim, karena pada dasarnya secara geografi jelas Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia," pungkas Nono.
Dalam diskusi tersebut, turut hadir Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Wakil Ketua Baleg DPR RI Willy Aditya, Sekjen Asosiasi Pemda Kepulauan dan Pesisir Indonesia (ASPEKSINDO). (detikcom/c)