Nias Utara (harianSIB.com)
Pembangunan rumah dinas (rumdis) Wakil Bupati Nias Utara (Nisut) sebesar Rp 4 miliar yang ditampung dalam APBD Nisut TA 2022 menuai protes, karena dinilai pemborosan anggaran.
Tokoh masyarakat Nisut, Asa'aro Lase kepada jurnalis Koran SIB Fabooni Zaita, Selasa (16/11/2021), mengatakan, rencana pembangunan rumdis wakil bupati (wabup) sah-sah saja jika dana memadai. Tetapi, dengan kondisi ekonomi masyarakat yang saat ini sangat kesulitan akibat pandemi, pemerintah daerah dikatakan harus penuh pertimbangan.
"Untuk membeli beras dan lauk saja masyarakat kesulitan. Karena itu, pembangunan gedung yang bukan hal mendesak dengan dana fantastis sangat melukai perasaan," kata Asa'aro.
Menurutnya, pernyataan Bupati Amizaro Waruwu dan Wabup Yusman Zega saat kampanye pilkada selalu berbicara kerakyatan, seharusnya tidak mengedepankan pembangunan rumdis yang saat ini belum mendesak.
"Rumah dinas itu kan sudah ada, kenapa muncul lagi rencana pembangunan? Gunakan saja yang sudah ada, atau setidaknya direnovasi agar tidak menghamburkan anggaran," kata Asa'aro.
Sementara itu, Bupati Amizaro waruwu yang dikonfirmasi melalui Wabup Yusman Zega mengatakan, alasan pemerintah daerah menganggarkan dana pembangunan karena rumdis wabup di Desa Fulolo, tidak layak huni serta tidak memenuhi standar rumah dinas pejabat negara.
"Coba saja dulu dilihat kondisinya. Akses jalan masuk kesana sangat susah dan ini adalah bukti di masa pemerintahan sebelumnya dibangun sembarangan tanpa perencanaan yang matang," ujar Yusman.
Soal protes warga terkait pembangunan rumdis baru dianggap pemborosan, serta janji politik yang selalu mejanjikan perhatian kepada masyarakat lemah, Yusman mengatakan wajar saja ada pro dan kontra.
"Itu wajar-wajar saja, pasti ada pro dan kontra. Tapi intinya pembangunan rumah dinas baru itu bukan pemborosan," katanya. (*)