Medan (SIB)
JAM-Pidmil (Jaksa Agung Muda Pidana Militer) Kejagung Anwar Saadi menyampaikan, upaya reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi khususnya di JAM-Pidmil telah berjalan selama 11 bulan.
Menurut Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana dalam siaran persnya via WA kepada wartawan, Kamis (2/6), hal tersebut disampaikan JAM-Pidmil saat memberikan arahan pada Acara Deklarasi dan Penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada JAM-Pidmil, Senin (30/5) lalu.
“JAM-Pidmil telah melakukan penyusunan road map pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) untuk program tahun anggaran 2022-2024, khususnya di lingkungan JAM-Pidmil,” ujar JAM-Pidmil.
Disebutkan, dengan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi, harapannya akan terbentuk organisasi JAM-Pidmil yang memasuki Zona Integritas, di mana JAM-Pidmil sebagai struktur organisasi yang baru terbentuk di Kejaksaan RI.[br]
"Kami harap, dan mengajak seluruh jajaran untuk berpartisipasi untuk pelaksanaan program tersebut. Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan petunjuk, bimbingan dan perlindungan dalam setiap kinerja dan pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa dan negara,” ujar JAM-Pidmil.
Kemudian, acara dilanjutkan dengan Penandatanganan Pakta Integritas dan Komitmen Bersama dalam Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM serta ditutup dengan penyematan agent of change kepada 2 orang pegawai JAM-Pidmil. (BR1/f)