Karo (harianSIB.com)
Terkait 95 ekor sapi mengalami gejala klinis Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Forum Komunikasi Perangkat Daerah (Forkopimda) Karo menggelar rapat kordinasi (rakor), Senin (4/7/2022), di aula ruang rapat Kantor Bupati Karo.
Permasalahan PMK menjadi perhatian di Karo, karena wilayah Kabupaten Karo lintasan dan persinggahan hewan ternak di Sumatera Utara.
Pemerintah Provinsi Sumut juga mengarahkan Pemkab Karo untuk membuat Satgas penanggulangan PMK yang dikordinir Bupati Karo, untuk mengantipasi dan penanggulangan PMK di Karo.
Kepala Dinas Pertanian Karo, Metesha Purba mengatakan sampai saat ini capaian vaksinasi PMK di wilayah Kabupaten Karo sebanyak 197 ekor.
Sementara jumlah sapi yang menunjukkan gejala klinis di wilayah Karo saat ini sebanyak 95 ekor dan telah dilaksanakan uji lab terhadap 11 ekor yang hasilnya keluar pada 6 Juli 2022.[br]
Kapolres Tanah Karo AKBP Ronny Nicolas Sidabutar juga mengatakan, 95 ekor sapi diketahui suspek PMK. Dan 197 sapi telah divaksin. Data tersebut berasal dari Dinas Pertanian Karo.
"Untuk penanganan PMK yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah deteksi. Caranya mengaktifkan kembali posko-posko Covid yang ada di desa-desa, namun yang menjadi sasaran PMK," kata Ronny.
Ia juga menyarankan Satgas mengecek Rumah Potong Hewan (RPH) dan memastikan hewan ternak yang dipotong sudah ada Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) atau rekomendasi dari dokter terkait.
"Dalam waktu dekat masyarakat muslim juga akan merayakan Hari Raya Idul Adha. Untuk itu kita harus yakinkan masyarakat hewan kurban telah memiliki surat SKKH," kata Ronny.[br]
Sementara itu, Bupati Karo Cory Sriwati Sebayang, didampingi Wakil Bupati Theopilus Ginting yang memimpin rakor tersebut meminta Dinas Pertanian dan Peternakan untuk segera berkoordinasi ke Pusat terkait percepatan penanganan PMK dan memeriksa surat keterangan kesehatan hewan potong di Karo.
"Jangan sampai wabah PMK tersebar luas di wilayah Karo. Cegah sedini mungkin, percepat penanganan dengan vaksinasi terhadap ternak," kata Cory.
Cory juga meminta Dinas Pertanian dan Peternakan berkordinasi dengan provinsi dan pusat, terkait apakah ternak babi perlu SKHH saat dipotong, mengingat konsumsi daging babi di wilayah Karo cukup tinggi.
Baca juga:
Antisipasi PMK, Personel Bhabinkamtibmas Polsek Percut Sei Tuan Pantau Ternak SapiCory juga meminta mencari solusi teknis pengawasannya karena pemotongannya bukan di RPH. (*)