Simalungun (harianSIB.com)
Massa mengatasnamakan Forum Pemuda Peduli Raya (FPPR) unjuk rasa di depan Kantor Bupati Simalungun, Selasa (6/9/2022). Mereka menyampaikan 7 poin tuntutan.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Simalungun Arifin Nainggolan didampingi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Adnadi Girsang sempat terlihat berdialog dengan kelompok massa.
Menurut Arifin, Bupati Simalungun sedang berada di Medan, sehingga diwakilkan untuk berdialog dengan pengunjuk rasa.
"Kami menghargai aspirasi FPPR. Sebanyak 7 poin tuntutan akan ditampung dan akan disampaikan kepada pimpinan," kata Arifin.
Namun, kelompok massa kecewa karena tidak bertemu langsung dengan Bupati Simalungun. Mereka bertekad akan kembali melakukan aksi serupa.
"Dalam (tenggang) waktu satu minggu, kami akan datang lagi," kata Koordinator Aksi, Gullit Saragih.
Adapun 7 poin tuntutan FPPR yaitu, meminta Pemerintah Kabupaten Simalungun untuk segera merealisasikan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Nagori (Pilpanag) atau pemilihan kepala desa.
Kemudian, menuntut direalisasikannya program Kartu Sikerja, penempatan jabatan supaya dikaji ulang, pengangkatan jajaran Direksi PDAM Tirta Lihou agar ditinjau kembali.
FPPR juga menilai penggunaan anggaran tidak sesuai sasaran, program "haroan bolon" atau gotong royong disebut sebagai pencitraan untuk meraih rekor MURI.
Poin terakhir yang menjadi statemen FPPR disebutkan pembangunan infrastruktur masih minim menyebabkan tidak ada perubahan yang signifikan.
Kelompok massa kemudian membubarkan diri dengan tertib. (*)