Simalungun (SIB)
Massa mengatasnamakan Forum Pemuda Peduli Raya (FPPR) unjuk rasa di depan Kantor Bupati Simalungun, Selasa (6/9). Mereka menyampaikan 7 tuntutan.
Kelompok massa awalnya bergerak dari sekitar komplek Gedung Serbaguna Pamatangraya, pusat ibu kota Kabupaten Simalungun.
Selanjutnya, konvoi kendaraan melintasi jalan protokol depan Bank Sumut, Kantor Pos Pamatangraya, Kantor BNNK Simalungun, SMPN 2 Raya, SMPN 1 Raya, Mapolsek Raya hingga berhenti di depan Kantor Bupati Simalungun.
Bahkan, sempat melakukan aksi teatrikal tortor huda huda di depan pasar modern Pamatangraya dan di depan Kantor Bupati Simalungun.
Dari kelompok massa, muncul sejumlah orator seperti Jhon Dalton Saragih dan Juni Saragih. Mereka bergantian menyampaikan aspirasinya.
Selain berorasi, massa juga membentangkan sejumlah poster di antaranya bertuliskan tuntutan terhadap realisasi Kartu Sikerja, peninjauan kembali pengangkatan jajaran Direksi PDAM Tirta Lihou dan lainnya.
Koordinator aksi, Gullit Saragih mendesak Pemerintah Kabupaten Simalungun segera merealisasikan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Nagori (Pilpanag) atau pemilihan kepala desa.
"FPPR meminta agar menyelenggarakan Pilpanag tahun ini," katanya, seperti dilansir dari harianSIB.com.
Selain Pilpanag, FPPR juga menuntut direalisasikannya program Kartu Sikerja, dikaji ulang penempatan jabatan yang tidak sesuai bidangnya dan meninjau kembali pengangkatan jajaran Direksi PDAM Tirta Lihou.
Poin kelima, FPPR menilai penggunaan anggaran belum sesuai sasaran. Kemudian, program "haroan bolon" atau gotong royong disebut sebagai pencitraan.[br]
Poin terakhir yang menjadi statemen FPPR disebutkan pembangunan infrastruktur masih minim.
Kelompok massa kemudian didatangi Kepala Badan Kesbangpol Simalungun Arifin Nainggolan dan Kepala Satpol PP Adnadi Girsang. Dialog terbuka muncul.
Menurut Arifin, Bupati Simalungun sedang berada di Medan, sehingga diwakilkan untuk berdialog dengan pengunjuk rasa.
"Kami menghargai aspirasi FPPR. Sebanyak 7 poin tuntutan akan ditampung dan akan disampaikan kepada pimpinan," kata Arifin.
Namun, kelompok massa merasa kurang puas karena tidak bertemu langsung dengan Bupati Simalungun. Mereka bertekad akan kembali melakukan aksi serupa.
"Dalam (tenggang) waktu satu minggu, kami akan datang lagi," kata Koordinator Aksi, Gullit Saragih.
Kelompok massa kemudian membubarkan diri dengan tertib.
Sementara itu, FPPR juga menggeruduk Kantor DPRD Simalungun di Pamatang Raya, Selasa (6/9).
Kedatangan FPPR disambut Ketua DPRD Timbul Jaya Sibarani, Wakil Ketua Elias Barus dan Sastra Joyo Sirait dan anggota dewan Bernard Damanik, Maryono.
Gullit Saragih saat berorasi di hadapan pimpinan dan anggota dewan menyampaikan, bahwa pihaknya menginginkan agar pemilihan pangulu nagori (Pilpanag) digelar tahun ini.[br]
Karena masyarakat menginginkan pesta demokrasi itu dilakukan tahun ini dan jangan ditunda.
Kemudian FPPR juga menyoroti penempatan pejabat yang tidak sesuai dengan bidangnya dan pengangkatan jajaran Direksi PDAM Tirta Lihou agar ditinjau kembali, sebut Gullit.
Menanggapi aspirasi FPPR, Ketua DPRD Simalungun Timbul Jaya Sibarani menyampaikan terima kasih atas aspirasi yang disampaikan kepada mereka.
Dijelaskan Sibarani, terkait desakan Pilpanag, hasil komunikasi mereka dengan dinas terkait bahwa pilpanag akan digelar tahun ini dan 8 Fraksi di DPRD sudah sepakat, agar pilpanag dilaksanakan tahun ini, ujarnya.
Terkait permintaan penempatan pejabat tidak sesuai dengan bidangnya, nanti akan mereka sampaikan saat pertemuan dengan bupati dan wakil bupati.
Menyangkut jabatan Direksi PDAM Tirta Lihou agar ditinjau kembali, Sibarani mengatakan bahwa Komisi III akan mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak PDAM, ujarnya.
Usai mendengar jawaban dari Ketua DPRD, massa FPPR dengan tertib membubarkan diri. (SS15/D4/f)