Simalungun (SIB)
Fraksi Partai Golkar DPRD Simalungun mempertanyakan kepada pihak eksekutif sejauh mana perekrutan Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Simalungun.
Pertanyaan tersebut disampaikan Lindung Samosir selaku juru bicara Fraksi Partai Golkar dalam pemandangan umum fraksinya pada rapat paripurna dewan dengan agenda pemandangan umum masing-masing fraksi atas Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun anggaran 2023 di Pamatang Raya, Kamis (10/11).
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua Samrin Girsang dihadiri Sekretaris Daerah Esron Sinaga bersama pimpinan organisasi perangkat daerah.
Lebih lanjut disampaikan Lindung , kita pahami bersama bahwa Kabupaten Simalungun masih tetap mengalami kekurangan guru. Pertanyaan kami, kebijakan apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi kekurangan guru tersebut.
Kemudian bagaimana konsekuensi pegawai honor yang diangkat dan diterbitkan SK-nya tetapi tidak diberikan gajinya.
“Untuk itu kami mohon penjelasan,” ujar Lindung.
Usai masing-masing fraksi menyampaikan pemandangan umumnya, Wakil Ketua DPRD Samrin Girsang menskor rapat dan akan dilanjutkan pada hari Senin mendatang dengan agenda nota jawaban bupati atas pemandangan umum masing-masing fraksi. (D4/f)