Gunungsitoli (SIB)
Pegiat Anti Korupsi di Nias Barat (Nisbar), Petrus Gulo, Rabu (1/2) menyampaikan kekecewaannya terhadap kinerja Kejari Gunungsitoli yang dinilai lamban memproses laporan kasus korupsi yang disampaikannya ke jaksa.
Petrus mengatakan, tahun lalu dia melaporkan tiga kasus di lingkup Pemkab Nisbar, antara lain, masalah tunjangan perumahan dan transportasi DPRD Nisbar TA 2017 dan 2018 senilai Rp 1,3 miliar. Kemudian kasus pembangunan jalan desa strategis menuju lokasi surfing pantai Sirombu senilai Rp 1 miliar lebih.
Lalu, dugaan nepotisme pemberian izin belajar kepada ASN dr FCG yang tidak memenuhi syarat, dimana FCG baru terangkat sebagai ASN 53 hari sudah diberi tugas belajar.
Petrus menjelaskan, maraknya korupsi di daerah harus diimbangi dengan gerak cepat jaksa dalam menyikapi setiap laporan masyarakat. "Nyatanya itu tidak kita dapatkan dari kejaksaan. Kami mohon agar laporan diproses dengan segera demi memberi kepastian hukum," desaknya.
Tahap Penyidikan
Kajari Gunungsitoli yang dikonfirmasi melalui Kasi Intel, Sulaiman Harahap SH selaku fungsi pemberi informasi media menjelaskan, sesuai koordinasi dari seksi Pidsus, berkas laporan tunjangan perumahan dan transportasi DPRD Nisbar masih tahap penyelidikan.
Sementara laporan nepotisme tugas belajar dr FCG masih dalam pengarsipan.
Sulaiman tidak mengetahui langkah langkah penyelidikan yang sudah dilakukan, sebab dikatakan penanganan lebih condong ke bidang Pidsus.
Sementara soal tudingan pelapor, bahwa Kejari Gunungsitoli lamban menangani kasus yang disampaikan, Sulaiman mengaku belum dapat menanggapi, sebab dia masih baru bertugas di Kejari Gunungsitoli. Sulaiman mengatakan, Kejari komit akan penangaan setiap kasus, warga diminta bersabar. Dia juga akan bermitra dengan wartawan dalam hal informasi ke depan, tentu sekali dengan ketersediaan bahan bahan yang semakin lengkap. (A19/d)