Medan (SIB)
Dipastikan warga yang sudah masuk Daftar Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) akan diprioritaskan mendapatkan bantuan sosial (Bansos) dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
“Warga tidak akan mendapatkan Bansos apabila tidak masuk DTKS. Yang masuk DTKS saja pun nantinya akan dipilah-pilah sesuai dengan kuota Bansos tersebut. Jadi warga miskin yang belum masuk DTKS proaktif mendatangi kelurahan agar terdata,” ujar anggota DPRD Medan David G Sinaga SE saat menggelar Sosialisasi Perda Kota Medan No.5 tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Jalan Garu VII Kelurahan Harjosari 1 Kecamatan Medan Amplas Kota Medan, Sabtu sore (18/3).
Dijelaskannya, bila Perda ini serius diterapkan maka jumlah warga miskin bisa diminimalisir. Dalam Perda ini juga diatur hak-hak warga miskin yang harus dipenuhi Pemko, seperti kebutuhan pangan.
Kemudian hak pelayanan kesehatan dan saat ini wali kota sudah menerapkan program Universal Health Coverage (UHC) yakni warga Medan bisa berobat secara gratis hanya dengan menggunakan KTP dengan pelayanan kesehatan kelas 3.
“Ada juga hak pendidikan. Apalagi anggaran ini mencapai Rp.1,2 triliun di tahun 2023. Jadi warga bisa melapor ke kelurahan dan Dinas Pendidikan agar dapat bantuan ini,” ungkap Politisi PDI Perjuangan ini.
Selain itu ada hak perumahan, dimana Pemko mengalokasikan anggaran Rp.5 miliar untuk bedah rumah. Pemko Medan juga menyalurkan bantuan untuk pelaku UMKM, tapi jumlahnya terbatas. Untuk tahun ini, sebanyak 16 ribu pelaku UMKM yang mendapatkan bantuan. “Jadi, kalau di rumah ada jualan keripik, lontong dan lain- lain, segera daftarkan ke Kepling atau lurah biar dapat bantuan sebesar Rp 500 ribu,” pungkasnya. (A7/b)