Humbahas (harianSIB.com)
Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) mengikuti Rakor (Rapat Koordinasi) Pimpinan Kementerian/Lembaga Program Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah dan Peluncuran Indikator MCP 2023, Selasa (21/3/2023), melalui zoom meeting dari Kantor Bupati Humbahas.
Dari Humbang Hasundutan, Rakor itu diikuti Sekda Drs Tonny Sihombing, Inspektur Drs BP Siahaan, Kadis PKP Anggiat Simanullang ST, Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Drs Rudolf Manalu dan lainnya.
Rakor itu dibuka Ketua KPK RI Firli Bahuri dan dihadiri Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK RI Didik Agung Widjanarto, Sekjend Kementerian Dalam Negeri DR Suhajar Diantoro, Kepala BPKP RI Dr M. Yusuf Ateh dan lembaga terkait.
M Yusuf Ateh mengatakan modus kecurangan semakin kompleks, terencana dan dilakukan bersama-sama. Korupsi itu tidak hanya dilakukan ASN, tindak kecurangan juga banyak melibatkan pihak swasta. Pelayanan publik masih berbelit-belit, lama, mahal dan rawan pungli. Berbagai belanja program dan kegiatan habis, dampaknya kecil bahkan ada tidak berdampak.
Sementara Firli Bahuri menpertanyakan kenapa korupsi harus diberantas? Dia menjelaskan tindak pidana korupsi adalah kejahatan serius. Negara gagal dalam mewujudkan tujuan negara akibat korupsi. Tindak pidana korupsi bukan hanya kejahatan merugikan keuangan negara, bukan saja merugikan perekonomian negara tapi korupsi merupakan bagian dari kejahatan merampas hak-hak rakyat dan hak azasi manusia. Karena itu korupsi bisa dikatakan sebagai kejahatan melawan kemanusiaan.(G3/Rel)