Padang Lawas (harianSIB.com)
Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (KC FSPMI) Kabupaten Padang Lawas (Palas), aksi damai ke DPRD Palas, Senin (1/5/2023).
Dalam aksi damai itu, para buruh berdialog dengan anggota DPRD Palas, untuk menyelesaikan kasus-kasus ketenagakerjaan di daerah itu.
Unjuk rasa damai itu dipimpin Ketua KC FSPMI Palas, Maulana Safi'i, didampingi Bendahara Mara Kombang Hasibuan. Kehadiran massa buruh tersebut diterima Wakil Ketua DPRD Palas, Syahrun Hasibuan, di halaman kantor DPRD.
"Adapun tuntutan FSPMI Nasional yakni cabut Omnibus Law, batalkan RUU Kesehatan, sahkan RUU Perlindungan PRT dan batalkan Parlementary Threshold 4 %. Tuntutan ini sesuai instruksi organisasi DPP FSPMI Nasional," kata Maulana.
Sedangkan masalah buruh di Palas, mereka menuntut adanya ruang mediasi PPHI dan segera angkat mediator PPHI Disnaker Palas. Mereka juga meminta UMSK Palas segera ditetapkan, tindak tegas perusahaan yang membayar upah di bawah UMK dan tidak patuh UU Ketenagakerjaan.
Atas tuntutan massa FSPMI tersebut, Syahrun Hasibuan menyampaikan apresiasi atas perjuangan murni FSPMI terhadap nasib dan kesejahteraan pekerja di Palas.
Sahrun yang juga politisi PAN ini mengatakan pihaknya segera akan memanggil instansi terkait guna membantu perjuangan FSPMI Palas menyejahterakan para pekerja yang ditindas perusahaan.[br]
Di tempat lain dalam pertemuan dengan Sekda Palas, Arpan Nasution, didampingi Kapolres AKPB Indra Yanitra Irawan, Danramil 08/Barumun, Serma H. Muhammad Yusuf, serta Kadisnaker Ratna Dewi Harahap, dijanjikan segera mengangkat pegawai mediator PPHI untuk bisa segera memproses persoalan PPHI.
Arpan mengatakan pihaknya akan segera melihat potensi-potensi SDM ASN di lingkungan Pemkab Palas untuk segera diangkat menjadi mediator.
Selain itu, kata Arpan, ke depan Pemkab Palas akan lebih bersinergi dengan FSPMI untuk melakukan pengawasan dan pembinaan secara bersama-sama ke perusahaan-perusahaan di Palas. (RN)