Medan (SIB)Anggota DPRD Sumut, Salmon Sumihar Sagala mengaku sangat prihatin melihat kondisi jalan penghubung Desa Tiganderket-Desa Sukatendel-Desa Susuk hingga Desa Tanjung Kecamatan Tiganderket Kabupaten Karo yang rusak parah, sehingga sangat menyulitkan masyarakat mengangkut hasil pertaniannya ke Berastagi maupun Kabanjahe."Kerusakan yang sangat parah terjadi antara Desa Ndokum Siroga menuju Desa Simpang Gurukinayan-Desa Payung. Kemudian dari Desa Tiganderket ke Desa Sukatendel hingga simpang Desa Susuk. Hampir seluruh badan jalan terdapat lubang-lubang besar dan dipenuhi air," tegas Salmon Sumihar Sagala kepada wartawan, Sabtu (12/8) di Kabanjahe seusai menelusuri ruas Jalan Desa Ndokum Siroga hingga tembus ke Desa Tanjung Kecamatan Tiganderket.Menurut Salmon, dari pengaduan masyarakat yang ada di sepanjang jalan tersebut, mereka sangat terganggu atas kondisi jalan itu karena selain merusakkan kendaraan pengangkut sayur-mayur, masyarakat juga kesulitan memasarkan hasil-hasil pertaniannya ke ibukota Kabupaten Karo."Masyarakat yang berada di kaki Gunung Sinabung ini tidak henti-hentinya mengalami penderitaan, setelah bencana alam erupsi Gunung Sinabung masyarakat juga dihadapkan pada hancurnya jalan satu-satunya di desa mereka," ujar politisi PDI Perjuangan ini.Ambil-alihBerdasarkan informasi yang diperoleh Salmon, perbaikan jalan Desa Ndokum Siroga-Tiganderket di Kecamatan Tiganderket menuju Desa Tanjung di Kecamatan Kutabuluh, sudah diambil alih penanganannya oleh Kementerian PUPR berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No3/2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah yang akan segera dimulai pekerjaannya."Kementerian PUPR dalam suratnya, menginstruksikan kepada Kepala Balai Besar Pengembangan Jalan Nasional (BBPJN) Sumut, untuk segera memulai pekerjaan di Tahun 2023, agar masyarakat tidak lagi merasa resah setiap melintasi sarana penghubung ke sentra-sentra pertanian tersebut," tegas Salmon.Salmon Sagala mengajak Pemkab Karo dan seluruh elemen masyarakat untuk terus mengawal proses kegiatan penanganan jalan daerah tersebut, jangan sampai anggarannya dialihkan ke daerah lain, mengingat jalan tersebut sangat dibutuhkan masyarakat."Kita di lembaga legislatif juga akan terus mengikuti perkembangan proyek pembangunan jalan melalui Inpres No 3/2023 tersebut, agar tetap berjalan sesuai instruksi Kementerian PUPR, sebab tahapannya sudah jelas diatur, mulai dari proses tender dan memulai pekerjaan Agustus 2023," ucap Salmon Sagala. (A4/d)