Simalungun (harianSIB.com) Anggota Panitia Khusus (Pansus) DPRD
Simalungun membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati
Simalungun tahun anggaran 2023 mempertanyakan besarnya sisa lebih penggunaan anggaran (
SILPA) di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) sebesar Rp 2 miliar lebih. Anggota Pansus
LKPj Bernard Damanik, Bonauli Rajagukguk mempertanyakan besarnya dana
SILPA tersebut saat rapat dengan Plt Kadis PPKB Gimrod Sinaga di ruang Badan Anggaran DPRD
Simalungun di Pamatang Raya, Selasa (7/5/2024). Lebih lanjut disampaikan Bernard, apa penyebab anggaran tidak terserap dengan baik? Apakah anggaran yang menjadi
SILPA tersebut dapat dipergunakan untuk tahun depan? Sebelumnya Plt Kadis PPKB Gimrod Sinaga saat memaparkan program dan realisasi anggaran pada dinasnya menyampaikan bahwa tahun 2023 lalu, pihaknya mendapat pagu anggaran lebih kurang Rp 21 miliar lebih. Dari anggaran yang mereka terima, anggaran yang terealisasi Rp 19 miliar lebih, sisa anggaran yang tidak digunakan Rp 2 miliar lebih. Sisa anggaran Rp 2 miliar lebih tersebut dikarenakan ada kegiatan yang mereka programkan untuk pengadaan alat kontrasepsi ternyata ads bantuan dari pemerintah pusat berupa pemberian alat kontrasepsi ke dinas dianggap mencukupi. "Terkait anggaran sisa tersebut dapat dipergunakan untuk tahun mendatang," ujar Gimrod.(**)