Simalungun (harianSIB.com) Pansus DPRD Simalungun membahas LKPj Bupati tahun 2023 menyoroti kinerja dinas pertanian terkait alih fungsi lahan dan minimnya jumlah keberadaan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di tiap kecamatan dan desa.
Anggota Pansus LKPj DPRD Simalungun Erwin Saragih, Bernard Damanik menyoroti kinerja dinas pertanian saat rapat pansus di ruang Badan Anggaran DPRD di Pamatang Raya, Rabu (29/5/2024).
Lebih lanjut disampaikan Erwin, bahwa berdasarkan pengamatan mereka di lapangan bahwa saat ini alih fungsi lahan kerap terjadi di kecamatan maupun nagori.
Untuk itu kita dorong pihak dinas pertanian membuat aturan baku agar tidak terjadi lagi alih fungsi lahan sehingga Kabupaten Simalungun bisa bertahan sebagai daerah lumbung padi, sebut Erwin.
Anggota Pansus lain, yakni Bernard Damanik, mempertanyakan minimnya jumlah PNS bertugas sebagai PPL di tiap desa maupun kelurahan.
Oleh karenanya, dinas terkait diminta mengambil langkah untuk menambah jumlah PPL di setiap kecamatan.
Menanggapi pertanyaan yang diajukan Anggota Pansus LKPj, Kadis Pertanian Sahban Saragih menjawab pertanyaan Anggota Pansus terkait masalah alih fungsi lahan, dianya mengatakan pihaknya sudah mengajukan rancangan peraturan daerah terkait Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) ke Bagian Hukum Sekretariat Kantor Bupati Simalungun.
Terkait minimnya jumlah PNS bertugas sebagai PPL, Sahban mengatakan memang jumlah PNS mereka sebagai PPL saat ini berjumlah 180 orang. Padahal Kabupaten Simalungun terdiri dari 27 kecamatan, 27 kelurahan dan 386 desa.
Oleh karenanya, dalam rangka mengatasi kekurangan PNS sebagai PPL, pihaknya telah mengajukan penambahan pegawai ke BKPSDM, sebut Sahban. (**)