Tapanuli Tengah (harianSIB.Com)Penjabat (Pj) Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng),
Sugeng Riyanta, merespons dengan santai hasil rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (
DPRD) Tapteng yang mengusulkan pergantian dirinya. Masa jabatan
Sugeng diketahui akan berakhir pada pertengahan November 2024.
"Saya tidak bisa mengomentari pendapat orang atau sekelompok orang, terutama jika pendapat tersebut terkait dengan penilaian terhadap diri saya," ujar Sugeng dalam pesan tertulis, Rabu (23/10/2024).
Sugeng menjelaskan bahwa di Indonesia kebebasan berpendapat dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu, dia menganggap wajar jika DPRD Tapteng mengambil sikap seperti itu.
"Keputusan ada di tangan Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Kita tunggu saja keputusan Mendagri. Jika tidak diperpanjang, saya bersyukur dan akan pamit pada 14 November. Namun, jika diperpanjang, saya siap melanjutkan," katanya.
Sugeng, yang juga menjabat sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, menegaskan bahwa sebagai jaksa, ia terikat dengan doktrin Tri Krama Adhyaksa, yang mewajibkan siap ditempatkan di mana saja dan kapan saja.
Menanggapi pernyataan Ketua DPRD Ahmad Rivai Sibarani, yang menyebutkan bahwa Pj Bupati Tapteng tidak mampu menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik dengan DPRD, Sugeng menyerahkan penilaiannya kepada masyarakat.
"Biar masyarakat yang menilai. Dari sudut pandang saya, justru DPRD yang sejak awal tidak menyambut baik kehadiran saya, bahkan cenderung mengambil langkah-langkah konfrontatif," ujarnya.
Sugeng juga menanggapi tuduhan Ketua DPRD yang menyebut proses pembangunan terhambat selama masa kepemimpinannya. Ia menegaskan bahwa justru selama 11 bulan ia menjabat, pembangunan dan pelayanan publik mengalami peningkatan yang signifikan.
"Indikator keberhasilan itu bisa dilihat dari program penanganan stunting, pengendalian inflasi, dan penurunan angka kemiskinan ekstrem selama tahun 2024. Pelayanan kesehatan juga meningkat, terbukti dengan penghargaan UHC dari Wakil Presiden," paparnya.
Selain itu, ia menyebutkan keberhasilan program renovasi rumah tidak layak huni (RTLH) melalui Program Tapteng Membara, di mana sebanyak 108 unit rumah telah direnovasi, dan ditargetkan akan bertambah 40-50 unit lagi hingga akhir tahun.
Di bidang tata kelola pemerintahan, indeks SAKIP meningkat dari C menjadi CC. Sedangkan pengelolaan keuangan daerah pada akhir 2023 menunjukkan surplus sebesar Rp63 miliar, meski sebelumnya diprediksi defisit.
Sebelumnya, DPRD Tapteng telah menggelar rapat paripurna yang menyepakati usulan pergantian Pj Bupati Tapteng. Tujuh fraksi di DPRD sepakat agar masa jabatan Sugeng Riyanta tidak diperpanjang, dengan alasan kurangnya sinergitas antara legislatif dan eksekutif.(**)