Lubukpakam (harianSIB.com)Puluhan warga dari Kecamatan Birubiru menggeruduk Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Deliserdang di Lubukpakam, Senin (18/11/2024) siang. Mereka meminta berbagai dokumen yang salah satunya tentang penilaian tanah warga yang saat ini digunakan menjadi
Bendungan Lau Simeme. Warga masih menuntut ganti rugi yang adil atas tanah mereka, yang telah digunakan untuk pembangunan
Bendungan Lau Simeme, yang diresmikan Presiden Joko Widodo berapa Minggu yang kalau.
Pantauan Jurnalis SIB News Network (SNN), warga yang didominasi kaum ibu awalnya menyampaikan aspirasi di luar gerbang Kantor ATR/BPN Deliserdang yang dikawal ketat pihak kepolisian dan diterima Kepala Kantor ATR/BPN Deliserdang A Rahim Lubis. Berbagai tuntutan yang disampaikan warga lalu langsung dijelaskan A Rahim.
Namun ada tuntutan warga yang belum dapat dipenuhi A Rahim Lubis soal permintaan dokumen penilaian tanah oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). Sehingga ia dan jajaran masuk ke kantor untuk berembuk soal tuntutan warga.
Situasi ini dimanfaatkan warga untuk menerobos pintu gerbang kantor ATR/BPN Deliserdang yang dikawal pihak kepolisian. Sempat terjadi ketegangan antara warga dan kepolisian hingga saling dorong-dorongan. Namun dengan kekuatan massa akhirnya gerbang dapat dibuka dan warga masuk hingga ke halaman kantor. Di pintu kantor pelayanan sudah dijaga ketat pihak kepolisian lalu A Rahim menemui warga.
Kepala Kantor ATR/BPN Deliserdang kembali menyampaikan berbagai penjelasan. Salah satunya dokumen yang diminta warga tidak dapat diberikan pihaknya karena sudah menjadi rahasia negara. Dokumen dinilainya boleh diberikan apabila warga yang keberatan mengajukan surat ke pihaknya namun terlebih dahulu ia konsultasi dengan pimpinannya (Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Sumut) dan ke panitia pengadaan tanah (P2T) lainnya.
"Sesuai keputusan kepala BPN nomor 32 tahun 2021 menyebutkan keputusan laporan P2T itu menjadi rahasia negara. Aturan di kita keputusan laporan pelaksanaan pengadaan tanah yang diselenggarakan menjadi keputusan informasi publik yang dikecualikan. Silahkan buat surat permohonan ke kami bapak/ibu dan nanti boleh tidaknya, akan kami balas namun terlebih dahulu diskusi dengan pimpinan saya (Kepala Kantor Wilayah) dan juga pihak P2T lainnya," terang Rahim.
Mendengar penjelasan itu warga banyak memberikan pertanyaan terkait soal lahan mereka. Sehingga A Rahim kembali masuk kantor untuk diskusi dengan jajarannya terkait tuntutan warga.