Kotapinang (harianSIB.com) Ketua
Bawaslu Sumut,
M Aswin Diapari Lubis membuka rapat koordinasi dan evaluasi Pemilihan
Gubernur dan Wakil
Gubernur,
Bupati dan Wakil
Bupati Tahun 2024 bersama stakeholder di Convention Hall
Hotel Grand Suma Blok Songo,
Kotapinang,
Kabupaten Labusel, Kamis (27/2/2025).
Sebagai narasumber dalam Rakor dan evaluasi tersebut, Pengamat Politik Nasional Ray Rangkuti, Sekda Labusel H Hery Wahyudi Marpaung, Kasi Intel Kejari Labusel Oloan Ihwan Maruli T Sinaga SH, dan Jojo Rohi. Sedangkan peserta berasal dari organisasi masyarakat, Panwaslu kecamatan, Panitia Pemilih Kecamatan (PPK), dan pihak lainnya.
Ketua Bawaslu Sumut saat pembukaan menyampaikan, rakor dan evaluasi yang dilaksanakan saat ini sangat dibutuhkan untuk memperbaiki penyelenggaraan Pemilu kedepan. Selama tahapan pemilihan kata dia, mungkin banyak kekurangan dalam pengawasan yang dirasakan, untuk dilakukan perbaikan.
"Melalui acara ini, Badan Pengawas Pemiliu membutuhkan masukan-masukan guna memperbaiki penyelenggaraan ke depan," katanya.
Disebutkan, berkat kerjasama antara penyelenggara dan para stakeholder, perbedaan pilihan yang terjadi berjalan kondusif, sehingga terpilihlah kepala daerah saat ini.
Sementara itu, Bupati Labusel diwakili Sekretaris Daerah, Hery Wahyudi Marpaung mengatakan, mengingat perjalanan Pemilukada, pada 27 November lalu secara serentak, setiap daerah memiliki fenomena yang hampir sama. Namun kata dia, pemerintah memiliki regulasi terkait netralitas ASN maupun penyelenggara.
"Hari ini telah terpilih kepada daerah secara jujur dan adil. Pelantikan serentak juga merupakan sejarah. Evaluasi ini secara umum melihat kelemahan-kelemahan. Penyelenggaraan pemilihan sudah terlaksana ini semua merupakan kerjasama stakeholder di Kabupaten Labusel sehingga tercipta Pemilukada yang damai. Harapan kita, lima tahun kedepan Labusel menjadi barometer," katanya.
Sementara itu, Ray Rangkuti dalam paparan menyampaikan, pelaksanaan pemilihan di Indonesia masih jauh dari Jurdil, bahkan terkesan mundur dengan banyaknya peristiwa yang merusak proses demokrasi. Meski demikian kata dia, secara umun hal tersebut masih dapat dibenahi.
Dia pun menyoroti fenomena politik uang yang ternyata hanya berpengaruh 30 persen pada tingkat pemilih. Menurutnya, hal ini menunjukkan tidak ada gunanya peserta Pemilu membagi bagi uang. (*)