Tapteng
(harianSIB.com)Bupati Tapanuli Tengah,
Masinton Pasaribu menyerahkan
LKPJ 2024 kepada Ketua dan Wakil Ketua
DPRD Tapteng sementara.Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng),
Masinton Pasaribu menegaskan, mulai tahun 2025 pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) kepala desa tak boleh lagi dilakukan di luar daerah."Ke depan, Bimtek kepala desa harus dilakukan tepat sasaran untuk meningkatkan kualitas SDM di desa. Bimtek hanya boleh dilaksanakan di Tapteng, tidak seperti sebelumnya di luar kota," kata
Masinton Pasaribu pada rapat paripurna
DPRD Tapteng, Kamis (27/3/2025).
Bupati Tapteng menandatangani berita acara LKPJ 2024 di hadapan Ketua DPRD sementara Ahmad Rivai Sibarani didampingi Wakil Ketua sementara Joneri Sihite, Kamis (27/3/2025) (Foto : SNN Caong Tobing)Bupati Sebut managemen dan keuangan RSUD Tapteng telah membaik.Rapat paripurna dipimpin Ketua sementara
DPRD Tapteng, Ahmad Rivai Sibarani dan Jonneri Sihite, dengan agenda, penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tapanuli Tengah 2024. Di masa pemerintahannya ke depan, desa akan menjadi pusat pertumbuhan pembangunan dan ekonomi masyarakat.Mantan anggota DPR RI ini juga tak menampik kalau saat ini muncul protes masyarakat di beberapa desa terkait pengelolaan
dana desa, dan ini merupakan bom waktu yang letupannya muncul pada saat ini.Masyarakat protes di desanya masing-masing. Berdasarkan data yang dimiliki pihaknya, setiap tahun ternyata Bimtek itu terselenggara sampai 15 kali, bahkan 19 kali/ tahun."Jika dirata-ratakan Rp10 juta dikali 15, sudah mencapai Rp 150 juta per desa. Artinya, setiap tahun ada potensi Rp 3,8 miliar yang dianggarkan hanya untuk kegiatan Bimtek kepala desa," jelas Masinton.
Bupati Tapteng menegaskan, seluruh ASN/PNS dan P3K harus bekerja transparan dengan mengedepankan prinsip dan azas pemerintahan yang baik dan profesional.
"Tidak ada lagi pungutan-pungutan, tidak boleh lagi ada potongan-potongan yang selama ini ternyata jadi bencana bagi aparatur," sebutnya.
Begitu pun lanjut Masinton Pasaribu, dengan pengelolaan dana biaya operasional sekolah (BOS), biaya operasional kesehatan (BOK), jasa pelayanan tenaga kesehatan (Jaspel Nakes) dan lain-lain, tidak boleh lagi ada potongan- potongan yang akhirnya nanti berhadapan dengan hukum.
"Kita mulai pengelolaan pemerintahan dengan prinsip yang baik, kita tinggalkan pengalaman masa lalu," ujar Bupati Tapanuli Tengah.
Masinton menambahkan, penyampaian LKPJ Bupati 2024 merupakan evaluasi capaian kinerja pembangunan tahunan Kabupaten Tapanuli Tengah. Dia memuji apa yang telah dilakukan Pj Bupati Tapteng, Sugeng Riyanta pada tahun 2024, itu sangat luar biasa untuk kepentingan masyarakat Tapanuli Tengah.(**)