Nias
(harianSIB.com)Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (
DPRD)
Kabupaten Nias,
Paulus Sohahau Halawa, dari
Partai Amanat Nasional (
PAN), menyampaikan keprihatinannya terkait distribusi
Program Indonesia Pintar (
PIP) di
Kabupaten Nias yang dinilai belum tepat sasaran.
Dalam wawancara dengan SIB News Network (SNN) pada Rabu (23/4/2025), Paulus Halawa mengungkapkan adanya laporan dari masyarakat mengenai banyaknya siswa dari keluarga kurang mampu yang justru tidak terdata sebagai penerima bantuan pendidikan tersebut.
"Sungguh menyedihkan mendengar laporan bahwa anak-anak dari keluarga miskin di Nias banyak yang tidak masuk dalam daftar penerima beasiswa PIP. Persoalan ini mendesak untuk dibenahi," tegas Paulus.
Menurutnya, akar permasalahan terletak pada data penerima yang diduga tidak akurat serta minimnya sosialisasi terkait prosedur pengajuan bantuan. Ia menekankan pentingnya peran aktif pihak sekolah dan pemerintah desa dalam mengidentifikasi dan mengusulkan siswa yang benar-benar layak menerima PIP.
Lebih lanjut, Paulus mendesak Dinas Pendidikan Kabupaten Nias untuk segera melakukan evaluasi komprehensif terhadap mekanisme penyaluran PIP. Langkah ini dianggap krusial agar bantuan pendidikan tersebut tepat sasaran dan tidak menimbulkan ketidakadilan di tengah masyarakat.
Sebagai wujud komitmennya, legislator PAN ini berjanji akan mengawal isu ini secara serius di tingkat DPRD. Ia bahkan mendorong pembentukan tim khusus yang bertugas memantau secara langsung proses distribusi bantuan PIP di seluruh wilayah Kabupaten Nias.
"Saya memiliki harapan besar agar tidak ada lagi anak-anak di Nias yang terhambat pendidikannya hanya karena keterbatasan ekonomi," tandasnya.
Menanggapi sorotan tersebut, Kepala Bidang Pembinaan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Nias, Junieli Mendrofa, memberikan klarifikasi saat ditemui di ruang kerjanya.
"Pihak sekolah yang mengusulkan nama-nama siswa calon penerima. Kami di Dinas Pendidikan hanya melakukan verifikasi data yang masuk. Setelah itu, data tersebut kami teruskan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Keputusan akhir mengenai siswa mana saja yang layak menerima bantuan PIP sepenuhnya berada di tangan kementerian," jelas Junieli.
Meskipun demikian, pernyataan dari Dinas Pendidikan tersebut tidak serta merta meredakan kekhawatiran anggota DPRD dan masyarakat terkait ketidaktepatan sasaran bantuan PIP di Kabupaten Nias. Evaluasi dan perbaikan sistem pendataan serta sosialisasi yang lebih efektif dinilai mendesak untuk memastikan hak pendidikan seluruh anak di Nias terpenuhi.(**)