Tanjungbalai
(harianSIB.com)Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menerima kunjungan kerja (kunker) Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Sumatera Utara,
Paula Henry, beserta rombongan, di Aula Sutrisno Hadi, Kantor
Wali Kota Tanjungbalai, Rabu (7/5/2025).
Kedatangan Kepala Perwakilan BPK beserta rombongan disambut Wali Kota bersama jajaran pejabat di lingkungan Pemko Tanjungbalai.
Kunjungan itu merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penguatan hubungan kelembagaan antara BPK dan pemerintah daerah, serta tindaklanjut atas pelaksanaan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD).
Dalam pertemuan tersebut, dibahas sejumlah hal strategis termasuk pentingnya peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.
Kepala Perwakilan BPK Sumatera Utara, Paula Henry menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
"Kami berharap Pemko Tanjungbalai terus memperkuat sistem pengendalian internal dan menindaklanjuti rekomendasi BPK secara konsisten demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik," kata Paula Henry.
Paula juga berpesan kepada OPD, jika Kota Tanjungbalai ingin meraih predikat WTP lagi maka ada 3 poin yang harus dilakukan yaitu, tidak ada pembatasan lingkup yang material, tidak ada pelanggaran standar akutansi yang material dan tidak terjadi Fraud kecurangan.
"Apabila poin di atas kita laksanakan dengan benar, maka percayalah Kota Tanjungbalai ini bisa meraih kembali mendapatkan WTP, jika anggarannya di kelola dengan baik. Kami sebagai BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara harus objektif, transparan dalam memeriksa LKPD dan seluruh aset-aset negara," sebut Paula.
Sementara itu, Mahyaruddin Salim menyampaikan terima kasih kepada kepala BPK RI perwakilan Provinsi Sumatera Utara beserta rombongan, atas kunjungan kerja dan monitoring pelaksanaan pemeriksaan BPK ke Kota Tanjungbalai.
"Kami menyambut baik kunjungan dan silaturahmi yang telah terjalin selama ini. Semoga silaturahmi ini ke depan semakin erat dan tim BPK yang sedang bertugas diberi kelancaran dan kemudahan dalam melaksanakan tugas. Jika tim BPK memiliki kendala dalam tugas kami berharap dapat dikordinasikan dengan baik agar dapat dicarikan solusinya," ujarnya.
Mahyaruddin Salim pun meminta seluruh jajaran OPD di lingkungan Pemko Tanjungbalai, agar tepat waktu dalam menyampaikan LKPD ke BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.
"Kemudian tentang luas daerah, jumlah penduduk dan kemiskinan menjadi tolak ukur kita. Semoga ke depan Pemko Tanjungbalai berhasil meraih opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)," ucapnya.
Ia juga menyatakan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, serta akan menindaklanjuti setiap rekomendasi yang diberikan oleh BPK secara tepat waktu dan bertanggung jawab. (*)