Sidikalang
(harianSIB.com)Aliansi Petani Untuk Keadilan (APUK) gelar aksi unjuk rasa meminta Pemkab Dairi dan
DPRD Dairi memberhentikan aktivitas PT Dairi Prima Mineral pasca dicabutnya izin kelayakan lingkungan, Kamis (5/6/2025).
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah mencabut izin kelayakan lingkungan PT DPM no.SK.854/Menlhk/Sekjen/PLA.4/8/2022, pada 23 Mei 2025 lalu.
Koordinator aksi Gerson Tampubolon, Sandi Panjaitan dan Nurmaida Sihotang secara bergantian menyampaikan aspirasi di depan Kantor DPRD Dairi dan Kantor Bupati Dairi.
Mereka mempertanyakan respon anggota DPRD dan Bupati Dairi, atas dicabutnya izin kelayakan lingkungan PT DPM. "Harusnya tidak ada lagi aktivitas di areal tambang itu dan ditutup," ungkap mereka.
Dicabutnya izin itu merupakan perjuangan rakyat yang peduli dengan keberlangsungan ruang hidup. Menurut mereka, pertanian sudah cukup membutuhi dan tidak harus ada tambang.
Perjuangan yang dilakukan warga yang menolak keberadaan tambang juga mendukung visi Pemkab Dairi yakni mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berdaya saing dengan pemerataan pembangunan berkeadilan serta berkelanjutan.
"Kami sangat mendukung visi Pemkab Dairi. Kami juga mempertanyakan sikap jelas otoritas lokal bupati dan DPRD atas keberadaan tambang yang jelas salah satu sumber daya alam yang akan mendatangkan bencana ekologis kedepan," ungka mereka.Saat tidak ada anggota dewan yang menemui dan diwakilkan sekretaris dewan, massa menyuarakan pembubaran DPRD Dairi. Dan memasang sepanduk di depan gerbang kantor dewan.
Di depan kantor bupati, pendemo ditemui Asisten 1, Jonny Hutasoit. Setelah dilakukan koordinasi, pihak APUK mengutus anggota 25 orang, untuk berdiskusi dengan pihak Pemkab Dairi.(**)