Gunungsitoli
(harianSIB.com)Dinas Pendidikan Kabupaten Nias secara tegas melarang seluruh kepala sekolah di jenjang
SD hingga
SMP untuk melakukan pungutan dalam bentuk apa pun kepada siswa, termasuk yang mengatasnamakan
komite sekolah. Larangan ini bertujuan untuk memastikan akses pendidikan yang bersih dari praktik
pungutan liar (pungli) di
Kabupaten Nias.
Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Nias, Tehego Ndraha, saat diwawancarai oleh jurnalis SIB News Network (SNN) pada Rabu (18/6/2025), menjelaskan bahwa larangan ini telah disampaikan melalui surat edaran resmi kepada seluruh kepala sekolah beberapa minggu lalu.
"Secara resmi kita sudah melarang seluruh kepala sekolah untuk tidak meminta sumbangan komite kepada siswa atau orang tua siswa dengan dalil atau alasan apa pun," tegas Tehego.
Ia menambahkan bahwa segala bentuk pungutan yang tidak berdasarkan peraturan yang sah, termasuk yang mengatasnamakan komite sekolah, tidak diperbolehkan dan dapat dikenakan sanksi. "Kami ingin memastikan bahwa akses pendidikan di Kabupaten Nias tetap bersih dari praktik pungutan liar. Semua kepala sekolah wajib mematuhi aturan ini," imbuhnya.
Menanggapi laporan mengenai pungutan uang komite yang terjadi di SMP Negeri 1 Idanogawo selama bertahun-tahun, Tehego menjelaskan bahwa pihaknya telah menerima laporan dari kepala sekolah dan telah memanggil yang bersangkutan minggu lalu.
"Kita sudah mendapatkan laporan dari Kepala Sekolahnya sendiri berdasarkan hasil diskusi, dan telah kita panggil Kepala Sekolahnya minggu lalu untuk tidak melakukan pungutan liar di Tahun 2025 ini, karena kutipan seperti itu adalah pungli," jelasnya.
Lebih lanjut, Tehego juga memastikan bahwa pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun anggaran 2024 yang dialokasikan untuk tahun 2025 ini berjalan dengan baik.(**)