Sibuhuan
(harianSIB.com)Tender jasa konsultansi perencanaan bendungan rehabilitasi pascabencana tahun 2025 di BPBD Kabupaten Padang Lawas (Palas) menjadi sorotan.
Salah satu peserta yang gagal dalam proses lelang menilai syarat tenaga ahli terlalu berat dan tak lazim, bahkan menduga tenaga ahli pemenang tender fiktif.
Berdasarkan data LPSE Palas yang diterima harianSIB.com, hanya satu peserta yang mengajukan penawaran lengkap yakni CV NINTA, yang akhirnya ditetapkan sebagai pemenang dengan nilai evaluasi 94,39 dan harga terkoreksi Rp702.408.000 dari pagu Rp707 juta.
Sementara 10 peserta lainnya tidak lolos karena dinyatakan tidak hadir saat pembuktian kualifikasi. Namun, seorang peserta yang enggan disebutkan namanya mengaku telah hadir dengan tim lengkap dan memenuhi semua syarat.
"Sepanjang saya ikut tender, baru kali ini diminta tenaga ahli seperti itu, sampai S2. Untuk kami yang lokal, memenuhi syarat itu sangat berat. Tapi justru yang kami curigai tak lengkap yang jadi pemenang. Kami menduga tenaga ahlinya fiktif," ungkapnya.
Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang diperoleh harianSIB.com menunjukkan bahwa konsultan perencana wajib menyediakan 7 tenaga ahli inti. Mulai dari ahli irigasi hingga arsitek, dengan latar pendidikan minimal S1 hingga S2, pengalaman 5–10 tahun, dan SKA jenjang 7–8. Salah satunya bahkan disyaratkan lulusan S2 Teknik Sipil dan pengalaman 8–10 tahun sebagai Team Leader.
Dikonfirmasi terpisah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BPBD Palas, Salfator Indra Parulian Sitorus, ST, mengatakan bahwa proses evaluasi lelang sepenuhnya dilakukan oleh Pokja ULP. Namun pihaknya telah memastikan bahwa tenaga ahli CV NINTA memiliki sertifikat yang sesuai.
"Kami sudah cek, tenaganya adalah tenaga ahli muda dan madya. Karena sebelumnya bangunan di lokasi itu tidak bertahan, kami minta perencanaan kali ini benar-benar kuat," kata Salfator, Jumat (4/7/2025).
Namun saat ditanya soal nama-nama tenaga ahli tersebut, ia menyarankan agar wartawan langsung mengonfirmasi kepada Pokja.
Hingga berita ini ditayangkan, Ketua Pokja ULP Palas, Ahmad Riadi HSB, SSos, belum memberikan tanggapan meski telah dihubungi langsung dan melalui pesan WhatsApp.
Wartawan harianSIB.com juga mencoba menelusuri langsung paket tender ini melalui LPSE Kabupaten Padang Lawas (spse.inaproc.id), namun tidak berhasil menemukan paket dimaksud.
Menu pencarian menampilkan notifikasi: "Terjadi kesalahan akses. Silakan coba lagi atau hubungi LPSE Support jika kendala tetap terjadi."
Padahal menurut keterangan peserta, sebelumnya paket tender tersebut bisa diakses secara umum. (*)