Tapteng
(harianSIB.com)Gejolak antara masyarakat dan pelaku usaha perkebunan sawit yang ada di Tapanuli Tengah, sampai ke telinga Bupati Masinton Pasaribu.
Baru-baru ini ketegangan terjadi antara warga dengan PT Sinar Gunung Sawit Raya (SGSR) dan PT Nauli Sawit. Massa memblokade jalan masuk utama perusahaan yang mengakibatkan produktivitas perusahaan terganggu.
Adapun tuntutan warga kepada PT SGSR yakni pembongkaran jembatan panton yang telah menghambat arus sungai Mandumas-Tapus, pembongkaran kelapa sawit di area DAS, tidak menutup akses jalan yang dilalui masyarakat, pemberdayaan warga sekitar.
Selain itu, meminta PT SGSR agar tidak membatasi waktu akses warga untuk melewati areal kebun, Kebun plasma PT SGSR untuk masyarakat sekitar, HGU PT SGSR kebun Mandumas diukur ulang dan meminta Pemkab Tapteng untuk melindungi tanah adat/ulayat PO Mandumas lewat surat keputusan (SK) merujuk Permendagri nomor 52 tahun 2014, dan lain sebagainya.
Untuk itu, bupati turun langsung menemui warga. Pertemuan itu dilaksanakan di Aula Kantor Camat Sirandorung, Jum'at (11/07/2025).
Disampaikan Masinton, bahwa sejak bulan Juni, pihaknya telah memanggil seluruh pelaku usaha perkebunan sawit di Tapteng untuk mengetahui izin perusahaan.
Selain itu, katanya, pemkab juga mempertanyakan terkait Corporate Social Responsibility (CSR) oleh perusahaan kepada masyarakat setempat.
"Komitmen pemeritah adalah melakukan penataan terhadap Perusahaan perkebunan Sawit. Kami ingin mereka melaksanakan usahanya sesuai dengan peraturan Pemerintah, memberikan kontribusi perusahaan kepada masyarakat, plasma, dan tetap menjaga ekosistem lingkungan," ujar Masinton.
Dia menegaskan, pemerintah tidak akan tinggal diam. Pihaknya akan membuat langkah konkrit untuk menyelesaikan permasalahan perusahaan dengan masyarakat.
"Apabila pelaku perusahaan sawit masih membandal akan kita laporkan ke satgas yang menangani perkebunan sawit, bila perlu kita usulkan ke pemerintah pusat agar perkebunan sawit ini diambil alih oleh negara," tegas Bupati.
Masinton juga mengimbau warga untuk tetap menjaga kekondusifan wilayah.
"Berikan kepercayaan kepada kami untuk menyelesaikan permasalahan ini dan jangan mau terpancing dan terprovokasi," pintanya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kantor Pertanahan Tapteng, Manaek Tua meminta agar warga segera mengurus sertifikat kepemilikan tanah masing-masing agar pihaknya dapat mengukur ulang luasan HGU perusahaan.
"Kami akan terus bekerja, akan mengukur kembali luasan HGU perusahaan, serta akan mengkaji kembali perizinan HGUnya apakah perusahaan sudah dijalankan dengan baik atau tidak sesuai dengan aturan yang berlaku," sebutnya.
Turut berhadir mewakili Kapolres Tapteng, OPD, Camat, Kepala Desa, Lurah dan warga yang terdampak.(**)